REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BKKBN Hasto Wardoyo meminta penyuluh KB dan seluruh jajaran BKKBN masih harus terus bekerja keras meningkatkan capaian akseptor KB baru maupun akseptor KB aktif. Hal itu menurut dia karena unmet need masih di angka 12,4 persen berdasarkan survei RPJMN/SKAP tahun 2018.
Unmet need atau proporsi wanita usia subur berstatus kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai kontrasepsi. Menurut Dokter Hasto salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkannya melalui pasangan yang baru menikah dan KB pasca-persalinan (PP) dan pasca-keguguran (PK).
Hasto menegaskan, penyuluh KB harus tahu kontrasepsi yang cocok untuk KB pasca-persalinan. Di mana pasca-persalinan bisa menggunakan progesterone only pil agar Ibu bisa tetap menyusui.
"Jangan sampai penyuluh tidak mengetahui hal dasar dan penting seperti ini. Kemudian juga hari ini begitu melahirkan bisa langsung juga menggunakan implant/susuk dan tentu saja kontrasepsi non hormonal seperti IUD ( intrauterine device/alat kontrasepsi dalam rahim),” tutur dia saat membuka Workshop Metode Penyuluhan Keluarga Berencana bagi Penyuluh KB secara daring, Rabu (8/9).
KB pasca-persalinan merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan metode atau alat atau obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari atau 6 minggu setelah melahirkan. Sedangkan KB pasca-keguguran merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat atau obat kontrasepsi setelah mengalami keguguran sampai dengan kurun waktu 14 hari.
Hasto menambahkan, “Apabila kita bertanya pada Ibu yang baru melahirkan, apakah tahun ini ingin hamil lagi? pasti akan dijawab tidak, tapi kemudian ditanya lagi apakah mau menggunakan kontrasepsi, banyak yang menjawab tidak juga. Sehingga banyak terjadi kehamilan yang tidak direncanakan atau belum ingin hamil (unwanted pregnancy), maka saya berpesan agar KB pasca-persalinan ini bisa sukses dan kita lebih agresif lagi meski di tengah pandemi,” tambahnya.
Terkait dengan workshop menurut dia sangat penting, karena penyuluh KB harus mempunyai kompetensi dan product knowledge baru, sehingga mempunyai kepercayaan diri menjadi seorang “marketing” yang baik.
Hal itu karena BKKBN punya banyak materi yang harus disampaikan pada masyarakat, tidak hanya materi kontrasepsi atau KB namun juga menguasai materi lain seperti Covid-19, stunting dan program pembangunan keluarga, dan kependudukan.
Workshop Metode Penyuluhan Keluarga Berencana bagi Penyuluh KB merupakan kerjasama DKT Indonesia dan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia (IPeKB) kegiatan ini akan dilaksanakan secara daring di 12 Provinsi. Hadir dalam pembukaan workshop, Country Director/CEO, DKT Indonesia Juan Enrique Garcia; Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, dr Eni Gustina; Deputi Bid Pelatihan Penelitian dan Pengembangan, Prof Rizal Martua Damanik; Penyuluh KB Utama, Dwi Listyawardani dan Ketua DPP IPeKB Fatah Triyana.
Sementara itu Country Director atau CEO DKT Indonesia Juan Enrique Garcia menjelaskan, “Kami berharap melalui workshop ini penyuluh KB bisa semakin bersemangat melakukan untuk sosialisasi program Keluarga Berencana di Indonesia karena penyuluh KB sangat penting bagi program KB di Indonesia,” jelas Juan.
Mengakhiri sambutannya Kepala BKKBN menyampaikan apresiasi dan terimakasih pada DKT yang telah memberikan dukungan pada BKKBN melalui workshop dan pelatihan seperti ini. ”Pemerintah harus bekerjasama dengan swasta, perguruan tinggi dan NGO untuk mensukseskan program pelayanan ditengah masyarakat, saya juga berharap DKT bisa menghasilkan produk yang mendukung KB pasca-persalinan,” pungkas Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
