REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, ketentuan dibuka atau tidaknya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah-sekolah menjadi wewenang masing-masing pemerintah daerah. Meskipun, pemerintah pusat sudah mengizinkan PTM terbatas di wilayah PPKM level tiga, tetapi implementasinya tergantung tiap pemda.
"Ketentuan mengenai dibuka atau tidaknya, pertama tentu dari pihak pemerintah daerah yang menentukan," ujar Wapres di sela peninjauan pelaksanaan PTM terbatas di sejumlah sekolah di Jakarta, Rabu (8/9).
Menurutnya, sebelum menetapkan pembukaan sekolah di wilayahnya, pemda akan membuat aturan seleksi bagi sekolah yang akan membuka PTM terbatas. Setiap pemda, kata Wapres, mempunyai spesifikasi-spesifikasi tertentu. "Ada kekhususan-kekhususan sebagai inisiatif yang ada di daerah, dalan menjaga itu (PTM dari penyebaran virus Covid-19)," ujarnya.
Karena itu, jumlah sekolah yang menggelar PTM terbatas juga berbeda-beda tiap daerah. "Di Jakarta sendiri laporan saya dari Pak Gubernur belum semua tapi sudah 610 dari 10 ribu sekolah masih jauh ya," ujarnya.
Namun dalam peninjauan ke sekolah hari ini, Wapres menyebut persiapan seolah yang sudah menggelar PTM terbatas sudah sesuai dengan pemerintah pusat. Apalagi kata Wapres, dalam pembukaan PTM terbatas ini juga melalui seleksi asesmen nasional secara ketat. Mulai dari kesiapan sekolah, guru, siswa, infrastuktur serta izin dari sekolah.
Baca juga : Sekolah Tatap Muka, Sultan: Saya Enggak Berani Beri Izin
"Ini hal yang saya kira perlu ada kehati-hatian tapi juga kita sudah mulai. Itu beberapa hal yang saya lihat, jadi dari segi siswa ada gairah ada semangat mudah-mudahan bisa walaupun masih bergilir atau shift dengan protokol yang ketat," ujarnya.
Wapres bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sejumlah sekolah di Jakarta, Rabu (8/9). Sekolah pertama yang dikunjungi Wapres yakni SD Tarakanita 5 Rawamangun, Jakarta Timur, lalu dilanjutkan ke SPK SMAK Penabur Kelapa Gading, Jakarta Utara dan terakhir dan SMKN 19 Jakarta Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada 610 sekolah yang telah menggelar PTM terbatas. Anies mengatakan, jumlah siswa yang mengikuti PTM terbatas di sekolah ini ditentukan sebanyak 50 persen.
Ini diharapkan bisa memudahkan dalam sekolah memantau para siswa. "Kami di Jakarta ada 10 ribu sekolah yang mulai sekarang 610. Dengan cara begitu kita secara bertahap seluruh sistemnya belajar untuk mengendalikan penularan," katanya.
Menurutnya, proses uji coba dilakukan pada April-Juni lalu. Saat itu kata Anies, ada 81 sekolah yang melewati dua kali asesmen dinyatakan bisa menjadi tempat uji coba. "Dari pengalaman itu tidak ditemukan kasus penularan. Ini pengalaman selama April, Mei , Juni. Nah kali ini kita baru menjalani 10 hari, sejauh ini alhamdulillah tidak ada kasus penularan yg terjadi. Tapi tentu kita pantau," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
