Rabu 08 Sep 2021 12:02 WIB

KAI akan Gantikan WIKA Jadi Lead Konsorsium Kereta Cepat

Konsorsium tengah menggodok kondisi pembengkakan biaya proyek kereta cepat.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Friska Yolandha
Suasana proyek konstruksi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di Lembah Teratai, Gadobangkong, Kabupaten Bandung Barat, Ahad (8/8). Pemerintah berencana menggeser posisi Wika sebagai pemegang saham mayoritas di PSBI dan digantikan KAI.
Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Suasana proyek konstruksi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di Lembah Teratai, Gadobangkong, Kabupaten Bandung Barat, Ahad (8/8). Pemerintah berencana menggeser posisi Wika sebagai pemegang saham mayoritas di PSBI dan digantikan KAI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Wijaya Karya (Persero) atau Wika Ade Wahyu mengatakan Konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) tengah menggodok kondisi cost overrun atau pembengkakkan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah berencana menggeser posisi Wika sebagai pemegang saham mayoritas di PSBI dan digantikan KAI.

"Saat ini sedang tahap akhir mengkaji besarannya, mungkin diharapkan nanti besaran nilai dari cost overrun ini bisa selesai Oktober," ujar Ade dalam Public Expose Live 2021 di Jakarta, Rabu (8/9).

Baca Juga

Ade menyampaikan komposisi dan presentase pemegang saham pada PSBI masih belum berubah yakni Wika sebagai lead dengan 38 persen, Jasa Marga sebesar 12 persen, serta KAI dan PTPN VIII masing-masing 25 persen. Ade mengatakan pemerintah berencana menggeser posisi Wika sebagai pemegang saham mayoritas di PSBI dan digantikan KAI.

"Ini akan dilakukan perubahan PP 107 Tahun 2015 yang sebelumnya Wika jadi lead konsorsium, nanti mungkin akan berubah pindah ke KAI, yang mana nanti juga KAI akan mendapatkan PMN dalam pemenuhan ekuitas untuk kereta cepat," ucap Ade.

Ade menyampaikan proses perubahan pemegang saham mayoritas PSBI masih dikerjakan Kementerian Maritim dan Investasi serta Sekretariat Negara. Ade berharap pembengkakan biaya kereta cepat tidak berdampak pada target penyelesaian proyek.

"Ini diharapkan tidak terdampak karena target sampai saat ini belum direvisi, yang mana operasional kereta cepat Jakarta-Bandung ini diharapkan dapat bisa beroperasi di akhir 2022," kata Ade.

Baca juga : Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Dokumen Pengguna KRL

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement