Rabu 08 Sep 2021 10:41 WIB

Pemerintah dan Oposisi Venezuela Capai Kesepakatan Parsial

Kedua pihak akan meninjau masalah keuangan Venezuela

Red: Nur Aini
Pemerintah Venezuela dan oposisi mencapai kesepakatan parsial selama putaran terakhir negosiasi mereka di Meksiko.
Pemerintah Venezuela dan oposisi mencapai kesepakatan parsial selama putaran terakhir negosiasi mereka di Meksiko.

REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Pemerintah Venezuela dan oposisi mencapai kesepakatan parsial selama putaran terakhir negosiasi mereka di Meksiko.

Pembicaraan akhir pekan lalu merupakan upaya terbaru untuk menyelesaikan krisis politik negara itu. Kedua pihak sepakat untuk berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan "perlindungan sosial" rakyat Venezuela. Di antaranya termasuk bidang-bidang seperti akses perawatan kesehatan dan ketahanan pangan.

Baca Juga

Sebuah pernyataan mengatakan kesepakatan itu "memberikan prioritas untuk menangani langkah-langkah perlindungan sosial kepada rakyat Venezuela yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka di bidang kesehatan dan makanan, terutama yang terkait dengan pencegahan dan perawatan pandemi Covid-19."

Kedua pihak akan meninjau masalah keuangan yang berasal dari sanksi internasional terhadap Venezuela. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan pada Selasa pagi (7/9) bahwa dia memuji hasil pembicaraan tersebut.

"Ini adalah kesepakatan parsial untuk Perlindungan Sosial Rakyat Venezuela, yang mencari kesejahteraan sosial, memahami efek sanksi pidana terhadap ekonomi dan mengklaim kemerdekaan, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri," kata Maduro di Twitter.

Mediator utama pembicaraan, Norwegia, pada Senin mengatakan bahwa kedua pihak menyepakati poin pertama diskusi untuk putaran negosiasi berikutnya. Poin diskusi pertama adalah supremasi hukum Venezuela, dari sistem peradilan negara itu hingga komisi pemilihan. Putaran pembicaraan berikutnya dijadwalkan pada 24 September di Meksiko.

sumber : https://www.aa.com.tr/id/dunia/pemerintah-dan-oposisi-venezuela-capai-kesepakatan-parsial-selesaikan-krisis-politik/2358481
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement