REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Para duta besar negara anggota kelompok G7 pada Senin (6/9) mendesak Presiden Tunisia Kais Saied untuk memfasilitasi pengembalian cepat negara itu ke tatanan konstitusional.
"Kami mendesak agar Tunisia segera kembali ke tatanan konstitusional, di mana parlemen terpilih memainkan peran penting," kata utusan kelompok G7 dalam sebuah pernyataan.
“Kami menekankan kebutuhan mendesak penunjukkan kepala pemerintahan baru yang mampu mengatasi krisis ekonomi dan kesehatan yang dihadapi Tunisia,” kata mereka.
Negara-negara G7 menggarisbawahi pentingnya langkah dalam menciptakan ruang “untuk dialog inklusif tentang usulan reformasi konstitusi dan pemilu.”
“Ketika proses ini terbentuk, kami menyerukan komitmen publik yang berkelanjutan untuk dan menghormati hak-hak sipil, politik, sosial dan ekonomi semua warga Tunisia, dan terhadap supremasi hukum,” kata pernyataan itu.
G7 menekankan bahwa hubungan mereka dengan Tunisia dipusatkan pada “nilai-nilai demokrasi bersama.”
Pada 25 Juli, Saied menggulingkan pemerintah, membekukan parlemen, dan mengambil alih kekuasaan eksekutif. Sementara dia bersikeras bahwa tindakannya itu bertujuan untuk "menyelamatkan" negara, para pengkritiknya menuduhnya melancarkan kudeta.
Tunisia dipandang sebagai satu-satunya negara yang berhasil melakukan transisi demokrasi di antara negara-negara Arab yang menyaksikan revolusi rakyat menggulingkan rezim penguasa, termasuk Mesir, Libya, dan Yaman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
