REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Rusia mempertimbangkan untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Afghanistan yang dilanda krisis setelah pasukan aliansi NATO meninggalkan negara yang dilanda selama dua dekade itu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova mengatakan kepada wartawan di Moskow bahwa harga makanan, bahan bakar dan barang-barang penting meningkat di tengah ketidakpastian di negara yang dilanda perang setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban.
Zakharova pada Kamis (2/9) meminta masyarakat internasional untuk mencegah krisis kemanusiaan yang mungkin akan meletus.
"Kami sangat prihatin dengan meningkatnya ketegangan sosial dan ekonomi di Afghanistan, akibat penangguhan bantuan keuangan dan teknis dari donor tradisional Barat. Masih ada ketidakpastian kapan dimulainya kembali aktivitas lembaga negara dan bank," tutur dia.
Lonjakan biaya konsumen memicu ketidakpuasan dengan Taliban, khususnya di ibu kota Kabul dan kota-kota besar lainnya, ungkap Jubir Zakharova.
"Di Kabul dan kota-kota besar lainnya, ada ketidakpuasan dengan kebijakan Taliban atas latar belakang kenaikan harga barang-barang penting, makanan dan bahan bakar. Dalam hal ini, kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah bencana krisis kemanusiaan di Afghanistan,” sebut dia.
“Untuk melakukan bagian kami, kami sedang mengupayakan pengiriman bantuan kemanusiaan Rusia ke Kabul," kata dia.
Zakharova menyalahkan negara-negara Barat atas perkembangan baru-baru ini di Afghanistan, dan mengatakan Barat bertanggung jawab atas "efek negatif pada kesejahteraan seluruh negara" yang disebabkan oleh "penarikan spontan" mereka.
Terkait kemungkinan pengakuan Taliban sebagai otoritas sah di Afghanistan, Zakharova mengatakan pertanyaan ini akan dimasukkan ke dalam agenda setelah pembentukan pemerintahan inklusif di negara itu.
"Kami mendukung pembentukan pemerintah koalisi inklusif di Afghanistan dengan partisipasi semua kekuatan etnis dan politik negara, termasuk minoritas nasional, sehingga masalah pengakuan resmi untuk otoritas akan menjadi relevan setelah selesainya proses ini," tukas dia.
Taliban menguasai Afghanistan setelah menguasai Kabul pada 15 Agustus, memaksa presiden dan pejabat tinggi lainnya meninggalkan negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
