Jumat 03 Sep 2021 15:56 WIB

Zakat untuk Iuran BPJS Kesehatan Mustahik

Apakah zakat boleh disalurkan dalam bentuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan?

Rep: republika.id/ Red: republika.id
.
.

DIASUH OLEH USTAZ DR ONI SAHRONI; Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  

Assalamu’alaikum Wr Wb. Apakah zakat boleh disalurkan dalam bentuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan? Jika dibolehkan, bagaimana tuntunan dalam penyalurannya? Mohon penjelasan, Ustaz! -- Salman, Bandung Wa’alaikumussalam Wr Wb. Sebelum menjawab pertanyaan, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa poin agar terangkai dan jelas,...

Advertisement
Berita Terkait
Keutamaan Silaturahim
Sharia - -768219 detik yang lalu
Keutamaan Silaturahim
‘Jangan Anggap Remeh …!’
Kolom - 2 jam yang lalu
‘Jangan Anggap Remeh …!’
AS Pasang Badan, Ancam ICC Bila Tangkap Netanyahu
Internasional - 3 jam yang lalu
AS Pasang Badan, Ancam ICC Bila Tangkap Netanyahu
108 Gerai KFC di Malaysia Tutup Sejak Boikot Israel
Ekonomi - 3 jam yang lalu
108 Gerai KFC di Malaysia Tutup Sejak Boikot Israel
Intifada di AS, Mahasiswa Sandera Aula Kampus
Internasional - 3 jam yang lalu
Intifada di AS, Mahasiswa Sandera Aula Kampus
Kemenlu Cina: Hamas dan Fatah Sepakat Rekonsiliasi
Internasional - 4 jam yang lalu
Kemenlu Cina: Hamas dan Fatah Sepakat Rekonsiliasi
Mengenal Pendiri UII, KH Abdullah bin Nuh
Islam Digest - 12 jam yang lalu
Mengenal Pendiri UII, KH Abdullah bin Nuh
Cegah Krisis Air, RI Dorong Pembentukan Global Water Fund
Ekonomi - 13 jam yang lalu
Cegah Krisis Air, RI Dorong Pembentukan Global Water Fund
Yuk Ngaji Hari Ini
وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاۤءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْۗ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda (kekuasaan) Kami dan (mendustakan) adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

(QS. Al-A'raf ayat 147)
Berita Lainnya
Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Pemilu Kita - Selasa , 30 Apr 2024, 16:11 WIB
Anies Mengaku akan Jeda dari Urusan Politik Usai Timnas AMIN Bubar
Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama Hakim MK Daniel Yusmic P Foekh (kiri) dan Guntur Hamzah saat memimpin jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/4/2024). Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilu legislatif 2024 untuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota. Sebanyak 297 perkara yang dimohonkan oleh partai politik dan perseorangan tersebut dibagi dalam tiga panel yang dipimpin oleh tiga hakim yang memutuskan PHPU untuk Pileg 2024.
Pemilu Kita - Selasa , 30 Apr 2024, 15:01 WIB
Tak Mampu Bayar Pengacara, Caleg Gerindra Ajukan Sengketa Pileg tanpa Kuasa Hukum
Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat memimpin jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/4/2024). Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilu legislatif 2024 untuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota. Sebanyak 297 perkara yang dimohonkan oleh partai politik dan perseorangan tersebut dibagi dalam tiga panel yang dipimpin oleh tiga hakim yang memutuskan PHPU untuk Pileg 2024.
Pemilu Kita - Selasa , 30 Apr 2024, 14:07 WIB
Dalam Sidang MK, PPP Sebut 5.000 Suara di Aceh Beralih ke Partai Garuda
Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat memimpin jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/4/2024). Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilu legislatif 2024 untuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota. Sebanyak 297 perkara yang dimohonkan oleh partai politik dan perseorangan tersebut dibagi dalam tiga panel yang dipimpin oleh tiga hakim yang memutuskan PHPU untuk Pileg 2024.
Pemilu Kita - Selasa , 30 Apr 2024, 13:26 WIB
Dalam Sidang MK, PPP Sebut 36 Ribu Suara Mereka Beralih ke Partai Garuda
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) bersama Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy (kiri) menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kantor DPP PKB didampingi jajaran petinggi PKS dan PKB lainnya di Jakarta, Kamis (25/4/2024). Pertemuan partai koalisi pengusung Anies-Muhaimin ini merupakan pertemuan pertama kali usai penetapan presiden terpilih Prabowo-Gibran oleh KPU pada Rabu 24/4 kemarin. Selain bersilturahmi, pertemuan petinggi PKS bersama PKB tersebut membahas tentang agenda perubahan kedepannya di parlemen juga Pilkada serentak 2024.
Pemilu Kita - Sabtu , 27 Apr 2024, 22:11 WIB
PKS Berharap Didatangi Prabowo dan Diajak Gabung Koalisi
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Terkini Konsultasi
Advertisement