Jumat 03 Sep 2021 06:23 WIB

Pakar Politik UMM Soroti Praktik Korupsi Malang Raya

Umumnya dilakukan oleh kepala daerah dan pejabat eselon I-III.

Rep: Wilda Fizriyani/ Red: Muhammad Fakhruddin
Pakar Politik UMM Soroti Praktik Korupsi Malang Raya (ilustrasi).
Foto: Republika/Mardiah
Pakar Politik UMM Soroti Praktik Korupsi Malang Raya (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID,MALANG -- Praktik korupsi di Malang Raya yang menyeret sejumlah pejabat pemerintah ke penjara menjadi  topik orasi ilmiah pada Yudisium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Periode III Tahun 2021. Gelaran tersebut diadakan pada Selasa (31/8) lalu di Taman Rekreasi Sengkaling Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). 

Pakar politik pemerintahan dari FISIP UMM, Salahudin memaparkan jejaring praktik korupsi yang ia teliti di depan 296 peserta yudisium secara virtual. Salahudin menyebut aktor politik yang terlibat dalam praktik korupsi di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu umumnya dilakukan oleh kepala daerah dan pejabat eselon I-III. "Kemudian juga didukung oleh aktor politisi parlemen," kata Salahudin.

Berdasarkan hasil riset doktor bidang ilmu politik tersebut, ada kepentingan kelompok, pribadi, serta bisnis yang terlibat di praktik korupsi Malang Raya. Oleh karena itu, kebijakan APBD yang dirumuskan bersama tidak memihak kepentingan masyarakat.

Menurut Salahudin, praktik korupsi ini didukung oleh jejaring politik yang melibatkan politik pengaruh dan politik dominasi. Politik pengaruh menggunakan kekuatan politik untuk memengaruhi aktor-aktor lain. Sementara politik dominasi mendorong elit yang berkuasa untuk mengambil dominasi dalam pengambilan keputusan. 

"Mereka jugalah yang akan memengaruhi dominasi aktor-aktor lain sehingga dapat menguasai pengambilan kebijakan,” jelas Salahudin.

Kondisi tersebut dapat terlihat bahwa jejaring korupsi sudah mengakar kuat di tiga kota terkait. Korupsi yang terjadi juga dibentuk melalui desain yang diatur secara politik. Ada kepentingan bisnis pada desain yang dibentuk hingga akhirnya dapat mengendalikan kebijakan anggaran dan berujung pada korupsi anggaran. 

Praktik korupsi memberikan gambaran bahwa beban yang dipikul akan jauh lebih berat. Situasi ini memerlukan adanya gerakan bersama agar muncul kesadaran untuk mengubah struktur pemerintahan dan melakukan aksi nyata. "Lain daripada itu adalah untuk meminimalisir praktik korupsi di daerah kita masing-masing,” ungkapnya dalam pesan resmi yang diterima Republika.co.id, Kamis (2/9).

Adapun penyelenggaraan yudisium itu menggunakan sistem belnded dan standar protokol kesehatan yang ketat. Acara ini juga bisa disimak melalui tayangan live streaming Youtube FISIP UMM.  

Ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Panitianya Yudisium, Zaenal Abidin, mengatakan pemilihan venue outdoor ini bertujuan untuk memberikan kesan berbeda. UMM ingin memberikan kesan yang menarik untuk para calon wisudawan. Oleh karena itu, dia memilih di luar ruangan daripada di dalam ruangan yang biasa dilakukan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement