REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pejabat pemerintah Korea Selatan melakukan upaya terakhir untuk mencegah pemogokan oleh tenaga kesehatan. Petugas medis mengaku kelelahan karena memerangi gelombang wabah Covid-19 dan membutuhkan lebih banyak personel serta kondisi kerja yang lebih baik.
Pemerintah berencana untuk memperluas pendanaan untuk pengobatan umum. Namun, tuntutan seperti membangun lebih banyak rumah sakit bisa terlalu mahal dan membutuhkan kesepakatan dari banyak pihak di berbagai tingkatan.
Serikat Pekerja Kesehatan dan Medis Korea telah memperingatkan beberapa dari 80 ribu anggotanya termasuk perawat, insinyur medis, apoteker, dan staf administrasi rumah sakit, akan mulai mogok jika tuntutan tidak dipenuhi. Mereka akan memulai pemogokan kerja pada Kamis (2/9).
Wakil Menteri Kebijakan Perawatan Kesehatan Korea Selatan, Lee Ki-il, mengatakan setidaknya 104 rumah sakit dari sekitar 3.400 di seluruh negeri akan berpartisipasi dalam pemogokan. "Sebagian besar dari 104 rumah sakit adalah rumah sakit besar dan ditujukan untuk mengobati penyakit menular," ujarnya.
Serikat pekerja mengatakan belum menetapkan batas waktu berapa lama pemogokan akan berlangsung. Pemerintah dan serikat pekerja sebelumnya telah bertemu untuk pembicaraan 12 kali sejak Mei, termasuk sesi maraton 14 jam pada Senin (30/8). Akan tetapi mereka belum dapat menemukan titik temu.
Para pekerja medis ini berpendapat mereka sering bekerja dua atau tiga shift dan membutuhkan upah serta jam kerja yang lebih baik. Mereka juga menginginkan jumlah staf yang lebih banyak, pendirian lebih banyak rumah sakit umum, dan pengenalan rasio perawat terhadap pasien yang direkomendasikan. Amerika Serikat memiliki rasio yang direkomendasikan 1: 5 dan Jepang memiliki 1:7 sementara Korea Selatan tidak memilikinya.
Korea Selatan melaporkan 2.025 kasus Covid-19 baru pada Selasa (31/8), tidak jauh dari rekor tertinggi harian yang ditandai awal bulan lalu. Keberhasilan awal dalam mengurangi wabah telah memberi jalan pada ketegangan pada sistem rumah sakit ketika varian Delta menyebar, meskipun tingkat kematian negara itu tetap relatif rendah pada 0,9 persen.
Sekitar 57 persen dari populasi 52 juta penduduk Korea Selatan telah diberikan satu dosis vaksin dan 30,7 persen telah divaksinasi lengkap. Pemerintah ingin 70 persen warganya memiliki setidaknya menerima dosis pertama pada akhir September.
Pada Rabu, Kementerian Kesehatan mengatakan telah mendapatkan 1,5 juta dosis vaksin Covid-19 Pfizer/BioNTech dan Moderna dari Rumania. Pemerintah berencana untuk mulai memberikan suntikan penguat Covid-19 mulai Oktober.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
