Tuesday, 16 Syawwal 1443 / 17 May 2022

Perlunya Penguatan Fiskal-Moneter untuk PEN 2022

Rabu 01 Sep 2021 06:51 WIB

Red: Gita Amanda

Komite IV DPD RI melaksanakan Rapat Kerja Gabungan Komite IV DPD RI bersama Tim Anggaran Komite I, II, dan III DPD RI dengan Menteri Keuangan RI dan Gubernur BI dalam rangka Pembahasan tentang RUU APBN Tahun 2022 dan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2020.

Foto:
Tahun 2022 perekonomian global diproyeksikan akan pulih namun tidak merata

Salah satu Tim Anggaran dari Komite II yang hadir virtual, Abdullah Puteh Senator asal Aceh, menanyakan tentang keberpihakan Kementerian keuangan dan juga BI dalam rangka pembenahan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Senator Sumbar, Leonardy Harmainy meminta agar anggaran Dana Desa 2022 tidak dikurangi. “Tentang dana desa harapannya untuk tahun 2022 jangan berkurang, kalau bisa justru ditambah,” ungkapnya.

Daramansyah Husein Senator asal Bangka Belitung yang juga Wakil Ketua Komite IV, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah atas capaian WTP dari BPK.

Sementara Wakil Ketua Komite IV asal Jawa Tengah, Casytha A. Kathmandu mempertanyakan anggaran vaksin yang diselenggarakan oleh TNI dan POLRI di daerah. “Apakah anggarannya diambil dari APBD?" tanya Casytha kepada Wamen.

Sebelum menutup kegiatan rapat, Ketua Komite IV Sukiryanto menyempatkan untuk mananyakan terkait lambannya pelaksanaan vaksin di daerah. “Mengenai vaksin, di daerah kami di Kalimantan Barat mungkin baru 13 persen,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut, saran kdari DPD ini, kalau memang negara ini kesulitan mendanai vaksin apakah tidak di berikan kesempatan untuk perusahan-perusahaan yang besar untuk membiayai vaksin ini sendiri, sehingga tidak membebani negara sekarang ini.

Sebagai penutup, Wamen Suahasil menegaskan bahwa Pemerintah fokus untuk terus melindungi keselamatan masyarakat dalam menghadapi risiko Covid-19 yang masih penuh ketidakpastian.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA