Thursday, 24 Jumadil Akhir 1443 / 27 January 2022

Thursday, 24 Jumadil Akhir 1443 / 27 January 2022

Mahfud: LPSK Penting untuk Perlindungan Saksi dan Korban

Rabu 01 Sep 2021 06:02 WIB

Red: Ratna Puspita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD

Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga
LPSK didesain mandiri, dan bekerja tanpa campur tangan kekuatan mana pun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat penting dan substantif guna memastikan adanya perlindungan hukum untuk saksi dan korban dalam menyelesaikan perkara. LPSK didesain sebagai lembaga yang mandiri, independen, dan bekerja tanpa campur tangan kekuatan mana pun.

“LPSK dapat bekerja dan tidak dapat didikte oleh siapa pun," kata Mahfud saat memberikan kuliah umum pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-13 LPSK secara daring di Jakarta, Selasa (31/8) malam.

Baca Juga

Mantan ketua Mahkamah Konsitusi (MK) itu menjelaskan, kerja-kerja LPSK berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014. "Kerja LPSK harus diam-diam, menyangkut korban kejahatan yang harus dilindungi, menyangkut saksi-saksi terjadinya kejahatan yang harus dilindungi," kata Mahfud.

Mahfud mengingatkan, LPSK jelas harus menempatkan posisi kelembagaan yang berada di antara dua kepentingan, yakni kepentingan yang dimandatkan oleh UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang bersifat mandiri. Namun, LPSK juga harus melaksanakan kepentingan kedua, yakni menjalankan program yang didukung oleh institusi terkait.

"Yang dalam praktiknya menimbulkan irisan kewenangan dengan instansi tersebut," ujar Mahfud.

Mahfud berharap, LPSK tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan perlindungan saksi dan korban bersama penegak hukum serta memastikan terpenuhinya hak-hak asasi saksi dan korban dalam sistem peradilan di Indonesia. 

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo menyatakan, di tengah situasi pandemi yang mengakibatkan perubahan tidak terelakkan, mekanisme kerja LPSK akan terus ditingkatkan agar mampu bertahan dan beradaptasi, terutama dalam perlindungan saksi dan korban. "LPSK tetap berkomitmen untuk terus bekerja secara optimal dalam melaksanakan tugas perlindungan dan pemulihan saksi dan korban," kata Hasto.

Dukungan dari publik atas kerja LSPK, kata dia, juga akan menyumbang energi besar untuk menjalankan tugas perlindungan dan pemulihan bagi saksi dan korban di Indonesia.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA