REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengakui realisasi penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tidak seagresif pemerintah melakukan penambahan anggaran. Tercermin dari realisasi dana PEN hanya 43 persen atau Rp 326 triliun dari anggaran sebesar Rp 744,7 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pada Agustus 2021, pemerintah telah beberapa kali melakukan refocusing anggaran dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19 pada Juni-Juli lalu. Anggaran PEN pun telah meningkat menjadi Rp 744,7 triliun dari yang dianggarkan tahun lalu sekitar Rp 400 triliun.
"Total dana PEN meningkat menjadi Rp 744,7 triliun dari sebelumnya hanya dianggarkan Rp 400 triliun dan realisasinya baru 43 persen atau RP 326 triliun," ujarnya saat webinar Kongres ISEI XXI dan Seminar Nasional 2021, Selasa (31/8).
Menurutnya APBN telah didesain menjadi fleksibel untuk menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi selama pandemi belum berakhir.
Tercatat sektor kesehatan sebesar Rp 214 triliun. Tetapi sampai Agustus 2021, realisasi belanja sektor ini baru mencapai Rp 35,9 triliun.
"Anggaran kesehatan mendapatkan tambahan menjadi Rp 214 triliun, walaupun realisasinya pada Agustus baru Rp 35,9 triliun," ungkapnya.
Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan saat ini sudah banyak belanja negara untuk sektor kesehatan yang sudah pasti. Hanya tinggal menunggu waktu dilakukan belanja. "Tapi banyak belanja yang sudah pasti, hanya dari sisi servernya saja yang belum siap, seperti insentif tenaga kesehatan dan pelaksanaan 3T," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
