REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rr Laeny Sulistyawati, Ronggo Astungkoro, Zainur Mashir Ramadhan
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat baru 2.623.907 anak Indonesia yang berusia 12 hingga 17 tahun yang mendapatkan vaksin Covid-19 dosis pertama dari total sasaran 26.705.490 atau 9,82 persen. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono juga mengakui, vaksinasi untuk usia anak tak merata di tingkat provinsi.
Dante menyontohkan cakupan vaksinasi anak di Bali sudah 94 persen, DKI Jakarta 80 persen, tetapi di Lampung baru 1 persen yang mencapai sasaran. Padahal, kata Dante, beberapa daerah saat ini sudah akan memulai pembelajaran tatap muka (PTM).
"Karena itu vaksinasi anak 12 hingga 17 tahun jadi mandatory yang harus dilakukan, kalau kita ingin memberlakukan PTM belajar mengajar anak di sekolah," kata Dante saat berbicara di konferensi virtual Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Senin (30/8).
Dante menegaskan, vaksinasi penting untuk digencarkan karena di beberapa tempat sudah ditemukan klaster yang bersumber dari sekolah. Ia menyebutkan studi kasus Sumatra Barat (Sumbar) yang memberlakukan skrining di sekolah mengenai peningkatan risiko infeksi pada anak melalui klaster sekolah.
Hasilnya, skrining di SMA 1 Sumbar selama 21 hingga 31 Maret terungkap sebanyak 61 orang positif, kemudian di MAN Insan Cendekia-Padang Pariaman selama 17 April ternyata 63 orang positif, skrining di SMP 2 Sawah Lunto selama 17 April 2021 sebanyak 21 orang positif, skrining di Darel El Iman selama 1 April hingga 30 Mei mengungkap 37 orang positif, dan SMA 1 Padang Panjang selama 26 Mei hingga 10 Juni sebanyak 35 orang positif.
"Ini menunjukkan proses pembelajaran bisa mempunyai risiko jumlah kasus positif akan meningkat dan jadi satu klaster baru. Kalau klaster ini ditangani dengan baik, maka tidak terlalu berdampak," ujarnya.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah pusat memastikan percepatan dan penyediaan vaksinasi anak merata di seluruh Indonesia. Menurut KPAI, idealnya untuk pelaksanaan PTM, harus dipastikan 70 persen warga sekolah atau madrasah sudah divaksinasi.
"Harus dipastikan minimal 70 persen warga sekolah sudah divaksin, mengingat sudah ada program vaksinasi anak usia 12-17 tahun. Kalau hanya guru yang divaksin, maka kekebalan komunitas belum terbentuk, karena jumlah guru hanya sekitar 10 persen dari jumlah siswa," ujar Komisioner KPAI, Retno Listyarti, pada rapat koordinasi nasional secara daring, Senin (30/8).
Retno menyatakan, angka tersebut diambil dari ketentuan yang ditetapkan oleh badan kesehatan dunia atau WHO. Menurut dia, dari sana disebutkan kekebalan kelompok terbentuk jika minimal 70 persen populasi sudah divaksin.
KPAI mendorong pemerintah pusat untuk memastikan percepatan dan penyediaan vaksinasi bagi anak merata di seluruh Indonesia. Karena, berdasarkan survei singkat KPAI, anak-anak yang belum divaksin menyatakan belum mendapatkan kesempatan vaksinasi di daerahnya.
Berdasarkan survei singkat yang dilakukan KPAI, sebanyak 88 persen peserta didik menyatakan kesediaannya untuk divaksin. Dari jumlah tersebut, baru 36 persennya saja yang telah mendapatkan vaksin, sementara 64 persen lainnya belum.
"Dari 86.286 responden menyatakan kesediannya untuk divaksin dengan angka capaian hingga 88 persen, sedangkan yang ragu-ragu ada 9 persen, dan yang menolak divaksin hanya sekitar 3 persen responden saja," ungkap Retno.
Lebih lanjut Retno menyampaikan, dari yang menyatakan, bersedia di vaksin tersebut, baru 36 persen di antaranya yang sudah mendapatkan vaksin. Sedangkan 64 persen di antaranya belum divaksin. Dari 64 persen yang belum divaksin itu, lebih dari setengahnya menyatakan belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan vaksin.
"Dari jumlah 64 persen yang belum divaksin tersebut, 57 persen responden menyatakan belum divaksin karena belum berkesempatan mendapatkan vaksin. Kemungkinan data ini menggambarkan, ada persoalan vaksinasi anak yang belum merata di berbagai daerah di Indonesia," jelas Retno.
Selain memastikan perkembangan proses vaksinasi, sekolah maupun madrasah juga harus dipastikan sudah memenuhi segala syarat dan kebutuhan penyelenggaraan PTM terbatas. Salah satu hal yang harus dipastikan ialah terkait protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.
"Jika belum terpenuhi, maka pemerintah paerah harus membantu pemenuhannya," kata dia.
KPAI kemudian mendorong 5 SIAP menjadi dasar bagi pembukaan sekolah di Indonesia, yaitu siap daerahnya, siap sekolahnya, siap gurunya, siap orang tuanya, dan siap anaknya. Jika salah satu dari lima tersebut belum siap, KPAI menyarankan sebaiknya sekolah tatap muka di masa pandemi Covid-19 ditunda.
In Picture: Sekolah Tatap Muka di Sekolah Dasar Jakarta
Ikuti Whatsapp Channel Republika
