Monday, 11 Jumadil Awwal 1444 / 05 December 2022

Legislator : Vaksinasi Mestinya Jadi Dasar Izin PTM Terbatas

Senin 30 Aug 2021 16:04 WIB

Rep: bowo pribadi/ Red: Hiru Muhammad

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto saat memberikan keterangan usai melakukan pemantauan pelaksanaan PTM terbatas, di Semarang, Senin (30/8).

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto saat memberikan keterangan usai melakukan pemantauan pelaksanaan PTM terbatas, di Semarang, Senin (30/8).

Foto: Istimewa
Kebijakan PTM terbatas yang tak tepat, maka bukan hanya sekolah yang harus ditutup.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG--Kepala daerah diminta lebih berhati- hati dalam memberikan izin pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, untuk sekolah di wilayahnya. Vaksinasi bagi pendidik dan siswa seharusnya menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan tersebut.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto mengatakan, saat ini sejumlah daerah di Jawa Tengah telah menggelar PTM terbatas untuk berbagai jenjang pendidikan, termasuk di ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang.

Menurutnya, kebijakan PTM yang diambil kepala daerah bakal mempengaruhi semua sektor. Untuk itu dinas terkait yang secara teknis mengetahui kondisi wilayah secara detil harus memberikan masukan yang tepat.

Sebab jika sampai terjadi klaster PTM, maka akan mempengaruhi sektor lainnya. “Sektor kesehatan jelas, sektor ekonomi dan lainnya juga pasti bakal ikut terkena imbas,” ungkapnya, di Semarang, Jawa Tengah, Senin (30/8).

Legislator Partai Gerindra di DPRD Provinsi Jawa Tengah ini juga melakukan pantauan terhadap  pelaksanaan PTM terbatas di sejumlah sekolah yang ada di wilayah Kota Semarang.

Di Kota Semarang, setidaknya ada 352 SD, 44 SMP negeri serta 51 SD dan 22 SMP serta 40 TK swasta yang menggelar PTM terbatas. Terkait kebijakan ini, ia pun mengingatkan pada ujicoba PTM sebelum PPKM Darurat juga berakhir dengan klaster Covid-19 di beberapa lokasi.

“Yang ingin saya tekankan, dinas teknis harusnya memberikan masukan kepada kepala daerah dengan benar. PTM boleh, tetapi jangan ‘sembrono’ agar pelaksanaanya tidak menjadi persoalan di kemudian hari,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yudi juga menyampaikan, semestinya vaksinasi harus dipercepat terlebih dahulu sebelum dilaksanakan PTM. Vaksinasi itu meliputi tenaga pendidik, siswa dan bahkan orangtua siswa.

Ia khawatir, jika sampai terjadi lonjakan kasus Covid-19 karena kebijakan PTM terbatas yang tak tepat, maka bukan hanya sekolah yang harus ditutup.

Namun kegiatan ekonomi yang saat ini sudah mulai dilonggarkan bisa jadi akan diperketat kembali dan itu akan menyulitkan sektor kesehatan dan pelaku ekonomi. “Meski semua sudah sangat merindukan kegiatan belajar secara tatap muka di sekolah, kesehatan menjadi prioritas pertama dan PTM harus mempertimbangkan sektor yang lainnya juga,” katanya

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA