REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menanggapi, terkait Partai Gerindra yang akan kembali mengusung Ketua Umumnya Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurutnya, kecil peluang Prabowo menang di Pilpres 2024.
"Para pendukung Prabowo pada Pilpres 2019, dipastikan akan banyak yang beralih ke capres lain atau memilih golput. Sebagian mereka ini kecewa kepada Prabowo yang memilih masuk kabinet Jokowi," katanya kepada Republika, Senin (30/8).
"Jadi, dukungan ke Prabowo tidak otomatis bertambah dengan tidak majunya Jokowi pada Pilpres 2024. Pendukungnya juga tidak akan semua memilihnya kembali pada Pilpres 2024," katanya menambahkan.
Menurut Jamiluddin, tidak menutup kemungkinan suara kepada Prabowo justru akan berkurang. Hal inilah yang menjadi dasar kemungkinan Prabowo akan tetap kalah pada Pilpres 2024.
"Peluang menang memang masih terbuka bila dia dapat memilih cawapres yang pas. Pastinya, bila dia berpasangan dengan Puan Maharani peluang menang akan kecil," kata dia.
Dia mengatakan, berbeda halnya jika Prabowo berpasangan dengan Anies Baswedan atau Agus Harimurti Yudhoyono atau Ridwan Kamil atau Ganjar Prawono, tampaknya peluangnya masih terbuka. "Hanya saja apakah mereka mau berpasangan dengan Prabowo yang sudah berulang kalah?," kata dia.
Sebelumnya diketahui, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, kader partai mendorong agar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden di Pemilu 2024. Kehadiran Prabowo memberi bakti bagi kemaslahatan bangsa dan negara.
Dia mengatakan, upaya untuk terus mencetak pemimpin di legislatif dan eksekutif yang berorientasi kepada kepentingan bangsa serta negara akan terus dilakukan dalam perjuangan politik Gerindra.
"Itu sebabnya, kita semua ingin agar Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Gerindra Prabowo dalam Pilpres 2024 maju sebagai calon presiden. Karena kita ingin memberi bakti yang lebih besar dalam jabatan eksekutif pemerintahan bagi kemaslahatan bangsa dan negara, yakni keadilan kemakmuran untuk semua rakyat Indonesia," kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
