REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, menilai proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu di Indonesia relatif lebih transparan dan partisipatif. Kelebihan ini justru akan hilang apabila diterapkan teknologi pada pemungutan dan penghitungan suaranya atau elektronik voting (e-voting) dan (e-counting).
"Pemilu Indonesia ini sangat membanggakan banyak yang memujinya karena proses menghitungnya begitu transparan dan juga partisipastif, banyak yang senang mengikutinya," ujar Hadar dalam diskusi daring 'Bukan E-Voting, Tetapi E-Recap', Sabtu (28/8).
Dengan demikian, kata Hadar, hasil penghitungan suara lebih bisa diterima dan dipercaya oleh semua pihak karena masyarakat umum pun dapat menyaksikan prosesnya secara langsung. Sedangkan, jika menggunakan teknologi, pemilih yang datang ke TPS hanya berhadapan dengan mesin pemungutan suara lalu kembali ke rumah karena proses penghitungan dilakukan secara elektronik.
Apalagi kalau model e-voting yang tidak mengharuskan pemilih datang ke TPS, melainkan dapat memilih melalui gawainya masing-masing. Hal ini tentu berisiko terjadi penyalahgunaan hak pilih.
Menurut Hadar, permasalahan yang selama ini terjadi dalam pemilihan lebih banyak muncul pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sebab, rekapitulasi masih dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, yang memakan waktu lama.
Panjangnya proses rekapitulasi hasil penghitungan suara ini berisiko memicu spekulasi karena membuka ruang manipulasi dan penyalahgunaan. Hadar mengatakan, saat ini Indonesia lebih membutuhkan sistem informasi dan teknologi pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dibandingkan pemungutan atau penghitungan suara.
Penggunaan e-recap pun dinilai akan lebih ekonomis ketimbang e-counting. "Dengan situasi atau kondisi seperti ini dan juga saya kira akan lebih ekonomis kalau kita menggunakan e-recap dibandingkan kalau e-counting karena nanti mesin-mesin atau alat-alat yang dibutuhkan harus ada di setiap TPS," kata Hadar.
Hadar menambahkan, pemilihan teknologi dalam pemilu itu paling penting adalah yang menyelesaikan masalah, bukan yang paling mutakhir atau canggih. Penggunaan teknologi dalam kepemiluan harus membuka partisipasi publik secara luas dan memudahkan pemilih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
