REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen mewujudkan pengelolaan perikanan di Indonesia. Tujuamnya, untuk tercapainya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ekologi serta keberlanjutan sumber daya perikanan nasional, termasuk pengelolaan perikanan demersal, yang berfokus ke kakap dan Kerapu.
Demikian ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam webinar "Optimasi Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan yang Merujuk pada Sistem Pengelolaan Terukur dan Kolaboratif".
Dalam paparannya, Menteri KKP menegaskan bahwa perikanan yang terukur harus mampu mencerminkan tiga faktor.
"Ketiganya adalah angka produksi dan batasan penangkapan ikan yang menunjukan ketahanan ekosistem untuk mendukung ketahanan pangan, nilai produksi dan proyeksi yang menunjukan ketahanan ekonomi, serta nilai pendapatan dan kesejehteraan yang menunjukan ketahanan sosial masyarakat," ujar Menteri KKP seperti dalam keterangan resminya, Sabtu (28/8).
Sementara itu, Head of the TLFF Secretariat dan UNEP Senior Technical Adviser on Land-Use and Green Economy Johan Kieft mengatakan pihaknya mendukung pola perikanan yang terukur. Pemerintah bersama dengan sektor swasta dan pelaku usaha perikanan harus memastikan praktik kegiatan perikanan tangkap yang berkelanjutan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia saat ini dan masa mendatang.
"Untuk itu, Indonesia membutuhkan lebih banyak data dan dukungan sains untuk menunjang tata kelola tersebut. Perbaikan tata kelola ini berpotensi menarik investasi berkelanjutan ke industri perikanan," ujarnya.
Ketua Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan (Komnaskajiskan), Prof Dr. Indrajaya, menambahkan, kunci utama kesuksesan pengelolaan perikanan berkelanjutan tergantung pada sejauh mana perikanan dikelola berdasarkan data ilmiah sehingga dapat menghasilkan estimasi kajian stok yang tepat dan akurat.
Dengan kata lain, kata Prof Indrajaya, Indonesia perlu penguatan dan integrasi pendataan serta manajemen hasil.
"Adapun data utama yang diperlukan, antara lain, jumlah ikan yang ditangkap, upaya atau kapasitas penangkapan, kelimpahan spesies ikan atau kondisi stok, biota lain yang tertangkap bersama ikan, dan kecenderungan/trend. Keberadaan data yang solid ini yang dapat menjadi input untuk kebijakan dan pengelolaan terukur," kata dia.
Turut hadir pula dalam diskusi virtual tersebut Senior Advisor for TLFF Sustainable Fisheries Programme, M Zulficar Moctar. Ia mengatakan, perlunya pengawasan pengelolaan berbasis data, penguatan regulasi dan perizinan, optimasi kajian stok sumber daya ikan.
"Berbagai instrument dan inisiatif yang sudah dikembangkan oleh KKP selama ini, seperti Kajian Stock Assessment, Harvest Strategy, implementasi E-logbook, Perizinan Daring, Rencana Pengelolaan Perikanan, dan Sistem pendataan kapal (SILAT dan SIMKADA), dan sinergi pendataan antara berbagai pihak perlu diperkuat sehingga menjadi pilar penting pengelolaan terukur," katanya.
Sementara itu, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Sri Yanti mengingatkan bahwa kebijakan pengelolaan WPPNRI dan pemanfaatan sumber daya ikan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
"Selain itu, ketersediaan data dan sumberdaya merupakan hal yang penting dalam mendukung pelaksanaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Untuk itu, data perlu diperbaiki untuk menentukan effort sesuai dengan prinsip keberlanjutan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
