REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Partai-partai yang berkuasa di Taiwan dan Jepang membahas cara menangani tantangan yang meningkat dari China. Keduanya juga membahas kemungkinan untuk kerja sama militer.
Pembahasan itu dilakukan selama pertemuan virtual yang dikecam Beijing sebagai penghinaan terhadap kedaulatan China. Walaupun Taiwan dan Jepang tidak memiliki hubungan diplomatik formal, namun mereka memiliki hubungan tidak resmi yang dekat.
Keduanya berbagi keprihatinan tentang China, terutama soal peningkatan aktivitas militer China di dekat wilayah Jepang dan Taiwan. Pembicaraan, yang dihadiri oleh dua anggota parlemen senior masing-masing dari Partai Progresif Demokratik Taiwan (DPP) dan Partai Demokrat Liberal Jepang (LDP), berlangsung secara daring selama setengah jam lebih lama dari yang semula direncanakan hanya satu jam.
Lo Chih-cheng dan Tsai Shih-ying dari DPP mengatakan kepada wartawan bahwa pembicaraan tersebut berfokus pada bidang-bidang termasuk produksi semikonduktor, kegiatan militer terdekat China dan kemungkinan kerja sama antara Taiwan, Jepang dan Amerika Serikat.
"Dari perspektif tertentu, pembicaraan hari ini mewakili upaya kedua pemerintah untuk meningkatkan hubungan," kata Lo.
"Lebih penting lagi, bahkan jika kedua belah pihak menghadapi kemungkinan tekanan dari China, kedua belah pihak dapat berjanji untuk menyatakan kesediaan mereka yang kuat dan berharap bahwa dialog semacam itu akan berlanjut," ujarnya.
Tsai mengatakan soal kerja sama militer juga dibahas dalam pertemuan daring itu. Namun karena isunya sangat sensitif, dia tidak dapat mengungkapkan secara rinci. "Kemungkinan kerja sama untuk Penjaga Pantai di kedua belah pihak juga dibahas," katanya.
Masahisa Sato, seorang anggota parlemen yang menjalankan tim urusan luar negeri LDP, mengatakan dialog itu akan membantu menginformasikan pembuatan kebijakan dari partai yang berkuasa di Jepang itu."Pihak Taiwan mengatakan mereka telah menunggu dan berharap untuk dialog seperti itu diadakan ... (kami berdua) merasa penting untuk mencapai tujuan bersama antara partai-partai yang berkuasa yang dapat mengarah pada kebijakan pemerintah untuk kedua pihak," ujar Sato.
China, yang tampak mencurigai setiap interaksi resmi antara Taiwan dan pejabat pemerintah asing, mengecam pembicaraan yang dilakukan antara partai penguasa Taiwan dan Jepang pekan lalu.China mengatakan Jepang seharusnya tidak mengirim "sinyal yang salah" tentang kemerdekaan Taiwan.
Namun, Lo -- dari Partai Progresif Demokratik Taiwan (DPP) -- menepis keberatan China dengan mengatakan pertemuan itu benar-benar diharapkan."Tetapi Taiwan memiliki hak untuk mempromosikan hubungan bilateral dan multilateral dengan semua negara," kata Lo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
