REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS, Ahmad Fathul Bari menghormati sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang bergabung dengan pemerintah. Menurutnya, hal itu menjadi hak setiap partai politik untuk menentukan langkah mereka.
Namun, Fathul mengingatkan, banyaknya parpol koalisi pemerintah seharusnya diikuti dengan kinerja untuk masyarakat. "Banyaknya partai politik yang ada di dalam koalisi pemerintahan seharusnya juga bisa menjawab besarnya harapan publik agar mereka lebih fokus bekerja dan meningkatkan kinerjanya untuk perbaikan kondisi masyarakat," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (26/8).
Fathul menegaskan, yang diutamakan saat ini adalah suara publik. Sebab, bagi PKS, inti demokrasi adalah suara rakyat, bukan suara segelintir elite politik saja. PKS mengaku berupaya terus konsisten mengawal suara konstituen untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik.
"Pastinya kami bekerja untuk bangsa ini dengan berada di luar pemerintahan menjadi penyeimbang dan mengawal jalannya pemerintahan di tingkat pusat," kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny Gerard Plate, menyampaikan poin-poin usai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan partai-partai koalisi pemerintahan. Salah satu hal yang ia sampaikan adalah Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi sahabat baru koalisi.
"Sahabat baru koalisi, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang didampingi Sekjen Eddy Soeparno. Sahabat baru kami dalam koalisi semakin memperkuat dan memperkaya gagasan dan pandangan," ujar Plate di rumah dinasnya, Jakarta, (25/8).
Ia menegaskan, pertemuan tersebut bukanlah membahas pelebaran koalisi meski PAN diundang langsung Jokowi ke Istana. Hadirnya PAN, kata Plate, melebarkan kegotongroyongan Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19. "Tentu sebagai sahabat baru dalam koalisi, itu menyampaikan pandangan-pandangan. Apalagi Pak Zulkifli mantan Ketua MPR, jadi perspektif MPR sangat kental," ujar Plate.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
