REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Geliat isu jabatan Presiden dapat diperpanjang hingga 3 periode makin memanas. Hal ini menyusul kunjungan kerja bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo serta pertemuan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menganalisa pertemuan Prabowo-Jokowi dan Hasto-Muzani terjadi setelah perencanaan. Ia meyakini semua peristiwa politik menempuh proses perencanaan hingga bisa terjadi.
"Kalau saya termasuk mazhab yang percaya dalam setiap agenda dan pertemuan politik ada desain, ada arsiteknya. Enggak mungkin secara bersamaan dua pertemuan tersebut terjadi kebetulan atau alamiah," kata Pangi dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (25/8).
Pangi memaknai perjalanan dinas Jokowi-Prabowo dan pertemuan Hasto-Muzani sebagai sinyal duet PDIP-Gerindra di Pilpres 2024. Pertemuan itu turut menguatkan dukungan terhadap wacana amandemen UUD 1945, salah satunya menyangkut jabatan presiden 3 periode.
"Mereka coba lakukan sambil melihat dan cek ombak respon publik. Walaupun kita konsisten menolak wacana tiga periode tersebut karena merusak demokrasi," tutur Pangi.
Baca juga : Langkah Erick Rangkai Gerak Pesantren Berdayakan Ekonomi
Oleh karena itu, Pangi mengungkapkan wacana amandemen UUD 1945 berpeluang besar direalisasikan. Sebab PDIP mulai berhitung takits lantaran elektabilitas Ketua DPP Puan Maharani tak moncer mendekati Pilpres 2024.
"PDIP sudah mulai mengkalkulasi dan menghitung ulang. Dan apakah mungkin Puan tetap dipertahankan PDIP untuk diusung atau opsi Jokowi tiga periode berpasangan dengan Prabowo (PDIP-Gerindra) sebagai pengusung partai utama," ucap Pangi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
