Rabu 25 Aug 2021 12:46 WIB

Rp 3,2 Miliar Khusus Tangani Anak Yatim Covid-19

Mensos mengusulkan pada Komisi VIII untuk ada penambahan anggaran anak yatim.

Rep: Amri Amrullah / Red: Agus Yulianto
Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri) didampingi Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto (kanan) menyalurkan bantuan untuk anak yatim di Kampung Sindangsari, Serang, Banten.
Foto: Antara/Asep Fathulrahman
Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri) didampingi Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto (kanan) menyalurkan bantuan untuk anak yatim di Kampung Sindangsari, Serang, Banten.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan refocussing anggaran 2021 khusus untuk penanganan anak yatim/piatu atau keduanya yang ditinggal orang tua akibat Covid-19. Bahkan, saat ini, upaya refocussing anggaran 2021 untuk anak yatim akibat Covid-19 sudah dipisahkan sebesar Rp 3,2 miliar.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku cukup kesulitan untuk mencari sisa anggaran Kemensos tahun ini demi membantu anak yatim akibat Covid-19. Mensos yang akrab disapa Risma ini mengaku, pihaknya saat ini bahkan telah merelokasi anggaran itu untuk kebutuhan-kebutuhan dasar mendesak saat ini.

"Jumlah rupiahnya tidak banyak Rp 3,2 miliar. Ini yang coba bisa kita sisihkan dari anggaran tahun ini. Rp 3,2 miliar ini yang kita alokasikan untuk anak anak yatim yang orang tuanya meninggal dunia. Ini anggaran yang saya revisi, yang dulu rencananya akan digunakan untuk membangun, terus kita revisi untuk ini," kata Risma saat raker dengan Komisi VIII, Rabu (25/8).

Menurut dia, bantuan anak yatim akibat Covid-19 ini sangat mendesak. Kondisinya, kata Risma, tidak bisa ditunda lagi penanganan anak yatim yg korban covid ini. Karena mereka tiba-tiba harus jadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal kena covid-19.

"Masak kemudian kami diam saja. Maka, sekarang kami tangani dengan dana ini, termasuk operasional dari program ATENSI di balai balai sosial kami," ujar Risma.

Risma telah menginstruksikan semua balai-balai sosial milik Kemensos untuk menangani semua penanganan Pemerlu Kesejahteraan Sosial. Seperti Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Lansia termasuk anak yatim piatu baik yang karena Covid-19 atau bukan.

Sebab, selama perjalanan pandemi ini, Kemensos memang tidak memiliki anggaran khusus penanganan anak yatim akibat Covid-19. Namun, pihaknya mencoba mengkombinasikan dengan program reguler ATENSI yang memang sejak awal memberi perhatian kepada bantuan anak yatim di luar Covid-19.

"Karena itu, kenapa kemudian balai-balai sosial kita fungsikan mereka sebagai balai semua pemerlu Kesejahteraan Sosial. Jadi, semua harus bisa tangani, termasuk anak yatim akibat Covid-19," imbuhnya.

Diakui Risma, untuk 2021, anggaran anak yatim Covid-19 memang masih sedikit, hasil refocussing tadi. Hal ini dikarenakan porsi anggaran terbesar Kemensos semua terserap pada penyaluran tiga jenis Bantuan Sosial (Bansos) baik Bansos tunai (BST), bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos pangan non tunai (BPNT) atau kartu sembako. Dimana ada dana bansos Rp 22 triliun-an yang tidak bisa otak atik, karena sudah memang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Karena itu, Kemensos, berusaha mengusulkan kepada Komisi VIII untuk ada penambahan anggaran anak yatim akibat Covid-19, khususnya untuk tiga bulan ke depan hingga akhir 2021. Apabila mendapat persetujuan dari Komisi VIII, Mensos Risma berencana mengajukan penambahan operasional untuk anak yatim akibat Covid 19 ke Kemenkeu.

"Kita berharap tiga bulan Oktober, November dan Desember juga ada tambahan operasional untuk bantuan anak yatim akibat Covid ini," terangnya.

Dimana saat ini Kemensos masih berusaha meminta data tambahan pasti anak yatim dari daerah. Data terakhir yang ada di Kemensos setidaknya ada 15-16 ribuan, tapi kemungkinan mencapai 20 ribuan anak yatim akibat Covid-19. Dimana mereka diperkirakan yang belum sekolah sekitar 6.000-an anak. Dan yang sudah sekolah mungkin mencapai 14 ribuan.

Risma menyebut usulan bantuan untuk anak yang belum sekolah mendapatkan Rp 300 ribu per bulan, kemudian yang sudah sekolah mendapat bantuan masing masing Rp 200 ribu per bulan. Dimana bantuan itu akan diberikan untuk tiga bulan ke depan hingga akhir 2021. "Ya ini baru sebatas usulan kami," ujar Risma.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement