REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi dengan konsensus pada Selasa (24/8), yang menyerukan gencatan senjata di Afghanistan dan mendesak semua pihak untuk menghentikan kekerasan dan menahan diri dari merusak kebebasan dasar rakyatnya.

Uni Eropa kritis terhadap resolusi untuk melemahkan kritiknya terhadap hak asasi manusia di negara itu, sementara China mengecam Amerika Serikat dan sekutunya atas apa yang mereka lakukan di masa lalu di Afghanistan. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet sebelumnya telah meminta kekuatan global dan aktor regional untuk menggunakan pengaruh mereka dengan Taliban untuk mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi semua.

Membuka pertemuan khusus Dewan Hak Asasi Manusia, Bachelet mengatakan negara-negara mayoritas Islam, khususnya, dapat berbagi pengalaman sukses mereka dalam menerapkan norma-norma hak asasi manusia internasional dalam konteks budaya dan agama mereka. Dia mengatakan perebutan cepat sebagian besar Afghanistan oleh Taliban, termasuk ibu kota, telah menimbulkan kekhawatiran untuk kembali ke masa lalu dan memicu keputusasaan di antara banyak warga Afghanistan.

"Dalam beberapa pekan terakhir, kantor saya telah menerima laporan yang mengerikan dan kredibel tentang dampak pelanggaran hukum humaniter internasional terhadap warga sipil, serta pelanggaran dan pelecehan hak asasi manusia, oleh pihak-pihak yang berkonflik," ungkap Bachelet.

Laporan tersebut berisi tentang eksekusi singkat terhadap warga sipil dan anggota pasukan keamanan nasional Afghanistan yang tidak terlibat dalam pertempuran pada saat itu. Bachelet juga mencatat bahwa laporan itu juga terdiri dari pembatasan hak-hak perempuan - termasuk hak mereka untuk bergerak bebas dan hak anak perempuan untuk bersekolah - perekrutan tentara anak serta penindasan protes damai dan ekspresi perbedaan pendapat.

Jutaan orang mengungsi

Ikuti Whatsapp Channel Republika