Senin 23 Aug 2021 16:09 WIB

Nadiem: 63 Persen Sekolah Sudah Bisa Tatap Muka

Sebagian sekolah belum menggelar PTM karena dilarang pemerintah daerah.

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Agus raharjo
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/8/2021). Rapat kerja tersebut membahas realokasi dan refokus APBN 2021 serta membahas isu-isu terkini seperti salah satunya tentang pembelajaran tatap muka.
Foto: ANTARA/Galih Pradipta
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/8/2021). Rapat kerja tersebut membahas realokasi dan refokus APBN 2021 serta membahas isu-isu terkini seperti salah satunya tentang pembelajaran tatap muka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengaku sebenarnya ada sebanyak 63 persen sekolah di Indonesia sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Namun, kebanyakan terkendala pemerintah daerah yang tidak mengizinkan tatap muka.

"Beberapa daerah yang masih melarang PTM terbatas, dilarang oleh pemdanya. Padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya," kata Nadiem, saat raker dengan Komisi X DPR, Senin (23/8).

Saat ini, dari total 63 persen yang sudah boleh melakukan PTM terbatas, hanya 26 persen sekolah yang sudah melakukan tatap muka. Nadiem mengatakan, beberapa daerah yang secara eksplisit melarang tatap muka namun sudah masuk wilayah PPKM level 1-3 yakni Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Serang, Gorontalo, Lampung Tengah, dan Lampung Utara.

"Harusnya 63 persen tapi baru 26 persen. Ramai-ramai kita turun dan mendorong sekolah-sekolah kita untuk melakukan protokol kesehatan yang ketat," kata dia lagi.

Menurut Nadiem, mayoritas orang tua sudah ingin anaknya untuk masuk ke sekolah kembali. Dirinya yang juga memiliki tiga orang anak pun merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, ia meminta bantuan kepada Komisi X DPR RI agar mendorong daerah-daerah yang sudah masuk PPKM Level 1-3 untuk melakukan sekolah tatap muka.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan perlu ada tindaklanjut yang konkret dari Kemendikbudristek terkait dorongan terhadap pemda ini. Sebanyak 63 persen sekolah yang sudah bisa buka ini mestinya bisa segera dituntaskan.

"Saya kira ini perlu langkah-langkah untuk memastikan 63 persen pemda ini bisa dituntaskan. Sehingga, 63 persen yang semestinya sudah buka ini bisa kita capai," kata Huda.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement