REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada perbedaan fokus antara tiga partai soal ambang batas atau threshold pada tiga partai, yakni Partai Nasdem, PKS, dan PAN. Nasdem memfokuskan pada ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sedangkan PKS dan PAN justru menyoroti ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold.
Perbedaan fokus ini terlihat dalam pidato para petinggi ketiga partai tersebut pada kebangsaan perayaan 50 tahun Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berpendapat perlu ada penyederhanaan partai politik di parlemen.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Nasdem mengusulkan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) ditingkatkan menjadi 7 persen. "Itu (usulan) bukan hanya Pemilu sekarang pak, 2019, 2014," ujar Surya yang membacakan pidatonya pada Senin (23/8) hari ini.
Surya mengatakan penyederhanaan partai politik di DPR agar kepentingan nasional menjadi prioritas parlemen. Sebab, ia tak mau para anggota dewan lebih mementingkan partai politik, ketimbang negara lewat kerjanya di tingkat legislatif.
Jika PT 7 persen terealisasi, Nasdem siap menanggung risiko memperoleh suara di bawah ambang batas pada pemilihan legislatif. “Sistem multipartai kita pertama selected partai, kita sudah pernah hanya tiga parpol hasil dari fusi partai-partai," ujar Surya.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang berpidato pada Jumat (20/8) mengatakan ambang batas pemilihan presiden membuat banyak sosok yang memiliki integritas dan kredibilitas tak bisa maju ke kontestasi nasional. "Presidential threshold perlu dipertimbangkan kembali, diturunkan," ujar Syaikhu.
Syaikhu mengatakan presidential threshold sebesar 20 persen juga justru menimbulkan hubungan timbal balik politik. Sebab, sosok yang akan maju didukung oleh pihak yang memiliki sumber daya yang tinggi.
"Demokrasi membutuhkan tukar tambah pemikiran dan pengetahuan, bukan hanya sekedar tukar tambah kekuasaan," ujar Syaikhu.
Sehari sebelum Syaikhu atau pada Kamis (19/8), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan turut mengutarakan kekhawatirannya soal demokrasi yang transkaksional. Ia mengatakan, ambang batas pemilihan presiden 20 persen menghasilkan politik transaksional.
Karena itu, PAN mengusulkan agar partai politik tidak dibatasi 20 persen dalam pemilihan presiden. "Demokrasi yang punya nilai akan menghasilkan kesetaraan, harmoni, itu mengurangi kesenjangan dan seterusnya itu. Itu yang kita perjuangkan," kata Zulkifli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
