Sabtu 21 Aug 2021 11:30 WIB

PB IDI: Vaksin Covid-19 Dikejar, Angka Kematian Juga Ditekan

PB IDI meminta penanganan Covid-19 dilakukan secara menyeluruh.

Rep: Mimi Kartika/ Red: Mas Alamil Huda
Petugas kesehatan memeriksa suhu tubuh warga sebelum mendapatkan suntikkan vaksin Covid-19.
Foto: ANTARA/M RISYAL HIDAYAT
Petugas kesehatan memeriksa suhu tubuh warga sebelum mendapatkan suntikkan vaksin Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta penanganan Covid-19 dilakukan secara menyeluruh, mulai dari preventif, kuratif, hingga promotif. Pemerintah diminta tidak hanya fokus mengejar target vaksinasi Covid-19 tanpa berupaya menekan angka kematian.

"Seolah-olah yang sekarang ini adalah saya enggak tahu kementerian terkait mengejar vaksin, betul mengejar vaksin, tapi kuratifnya jangan diabaikan karena kematiannya tinggi sekali, masih di atas seribu," ujar Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto dalam acara Polemik Trijaya, Sabtu (21/8).

Dia menjelaskan, vaksinasi merupakan bagian dari langkah preventif yang memang harus digencarkan. Hal ini tetap harus dibarengi dengan upaya kuratif yang bertujuan menyembuhkan pasien Covid-19 dan mencegah kasus kematian atau cacat.

Caranya, kata Slamet, pemerintah harus memastikan ketersediaan sumber daya manusia, logistik kesehatan, obat-obatan, oksigen, alat kesehatan, dan fasilitas kesehatan yang cukup. Tak lupa juga kecukupan pembiayaan kesehatan karena masih ada rumah sakit yang belum dibayar.

"Ayo kita kejar vaksin, ayo kita cegah kematian. Jangan ayo kejar vaksin, kematian biarin saja lah. Jadi pesan saya, vaksin dikejar, angka kematian ditekan," kata Slamet.

Menurut dia, Kementerian Kesehatan pun dapat meneliti atau menganalisis faktor penyebab angka kematian akibat Covid-19 tinggi. Faktornya kemungkinan karena tidak ada obat, tidak ada alat kesehatan, tidak ada sumber daya manusianya, banyaknya orang yang terpapar Covid-19 melakukan isolasi mandiri daripada dirawat di rumah sakit, dan pasien yang terlambat mendapatkan penanganan.

"Harusnya secepatnya dilakukan analisa secara bersama-sama dan Kementerian Kesehatan harusnya melibatkan IDI untuk menganalisa hal tersebut," tutur Slamet.

Sementara itu, langkah promotif adalah upaya sosialisasi kepada masyarakat hingga tingkat terbawah akan bahaya Covid-19 agar mereka tidak mempercayai hoaks. Menurut Slamet, langkah promotif ini belum maksimal dilakukan pemerintah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement