REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kabar tidak adanya slot CPNS untuk pengajar dalam seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2022 membuat resah para guru honorer di Tanah Air. Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek) segera memberikan penjelasan sehingga kabar tersebut tidak menjadi isu liar.
“Kami meminta Kemendikbud Ristek dan pihak terkait segera memberikan kejelasan atas informasi tidak adanya slot CPNS bagi guru untuk seleksi ASN tahun 2022. Kami menerima banyak protes dan ungkapan keresahan dari para guru atas informasi tersebut,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam keterangannya, Sabtu (21/8).
Dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyebutkan ada indikasi kuat pemerintah tidak membuka lowongan guru PNS untuk tahun 2022. Kesimpulan ini muncul dari dokumen surat terkait pengadaan ASN 2022 dari sejumlah daerah.
Di situ diketahui jika para guru hanya akan diajukan slot sebagai PPPK. Dokumen tersebut mengacu pada Surat Menpan dan RB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tanggal 27 Juli 2021. P2G mendapatkan bukti dokumen surat misalnya dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur, BKPSDM Kabupaten Rokan Hilir, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim, yang pada intinya mengumumkan dan memerintahkan kepada jajaran Pemda setempat bahwa pengadaan ASN pada 2022 hanya untuk PPPK, tidak ada PNS.
Huda menjelaskan, kabar tidak adanya slot CPNS bagi guru memang menjadi isu sensitif. Tahun lalu isu ini beredar kencang di mana Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan format terbaik ASN untuk guru adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pernyataan BKN ini kemudian menimbulkan gelombang protes dari para guru. Kemendikbud kemudian mengklarifikasi jika penutupan slot CPNS untuk guru hanya untuk tahun anggaran 2021 karena adanya seleksi pengangkatan sejuta guru honorer menjadi PPPK.
“Peniadaan slot CPNS untuk guru ini merupakan isu sensitif, tidak hanya meresahkan para jutaan guru honorer, tetapi juga berpengaruh pada masa depan pendidikan di Tanah Air,” katanya.
Huda mengatakan, penutupan slot CPNS bagi guru bakal menurunkan minat generasi muda Indonesia untuk menggeluti profesi pendidik di masa depan. Menurutnya, akan berkembang pandangan jika jaminan kesejahteraan untuk pendidik di Indonesia bakal kian tidak jelas.
Selain sulit untuk ditembus, slot PPPK bakal memunculkan kekhawatiran akan jaminan kesinambungan kinerja. “Terkatung-katungnya nasib jutaan guru honorer yang tidak kunjung mendapatkan jaminan kesejahteraan dari negara saja sudah membuat sedih. Apalagi jika nanti mereka hanya ditampung sebagai PPPK yang bisa sewaktu-waktu diberhentikan,” katanya.
Politikus PKB ini menegaskan jika komitmen pemerintah sangat dibutukan untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan masa depan bagi profesi pendidik di Tanah Air. Menurutnya, guru berkualitas merupakan syarat bagi terwujudnya pendidikan berkualitas di Tanah Air.
“Kita semua sepakat jika pendidikan adalah pilar pembangunan nasional. Jika sektor pendidikan berkualitas maka kita akan mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas juga. Dan kunci pendidikan berkualitas salah satunya di tangan para guru yang berkualitas pula,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
