REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sekolah bisa segera dibuka jika proses vaksinasi Covid-19 terhadap para pelajar berjalan lancar. Komisi X DPR pun meminta agar sekolah menjadi zona aman Covid-19.
“Presiden Jokowi memastikan jika sekolah akan segera dibuka jika vaksinasi Covid-19 untuk pelajar berjalan lancar. Kami meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek) menjadikan sekolah sebagai zona aman Covid-19 baik dari sisi kesehatan maupun sebagai ujung tombak kampanye hidup dengan kebiasaan baru (New Normal) di era pandemi,” ujar Ketua Komisi X Syaiful Huda, Jumat (20/8).
Presiden Jokowi sebelumnya mengisyaratkan sekolah bisa melakukan pertemuan tatap muka (PTM) jika vaksinasi Covid-19 untuk pelajar berjalan lancar. Pernyataan ini disampaikan presiden saat berdialog dengan sejumlah pelajar, guru, dan kepala sekolah dari berbagai provinsi secara virtual. Dialog ini dilakukan Jokowi di sela kunjungannya ke SMP Negeri Mejayan, Madiun, Jawa Timur, Kamis (19/8). "Jadi semuanya, untuk semuanya pelajar di seluruh Tanah Air kalau sudah divaksin silakan dilakukan langsung belajar tatap muka," kata Jokowi.
Huda menilai, pembukaan sekolah layak segera dilakukan mengingat kian banyaknya tingkat vaksinasi guru dan siswa. Selain itu tren penurunan kasus harian maupun kasus aktif juga terus terjadi.
“Kami berharap pembukaan sekolah secara terbatas yang dikombinasikan dengan pembelajaran online bisa mengembalikan ikatan emosional dari peserta didik atas lingkungan sekolah mereka. Pembukaan sekolah ini juga bisa membuat anak-anak terbiasa untuk hidup situasi new normal,” katanya.
Dia mengungkapkan, jumlah anak terpapar Covid-19 di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, salah satu faktor pemicu tingginya kasus positif bagi anak Indonesia adalah lemahnya pengawasan dari orang tua.
Apalagi, lanjut Huda, hampir semua sekolah ditutup dan dilakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dengan sistem ini justru banyak ruang dan waktu anak yang terbuang karena tidak optimalnya pembelajaran jarak jauh.
“Akibatnya anak-anak sering berkumpul dan bermain ke luar rumah tanpa pengawasan ketat termasuk apakah mereka melakukan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak saat bermain di luar rumah,” katanya.
Dia menilai, dengan pembukaan sekolah atau penerapan PTM maka anak justru terkontrol dengan baik. Mereka di sekolah bisa berinteraksi dan mendapatkan bimbingan langsung dengan guru maupun teman tentang bagaimana harus beradaptasi dengan kebiasaan baru di kala pandemi.
“Para siswa pun bisa mempraktikan secara langsung bagaimana harus memakai masker dengan benar, bagaimana harus menjaga jarak, bagaimana membiasakan diri untuk cuci tangan dan praktik-praktik baik lainnya,” katanya.
Kendati demikian, kata Huda, upaya mewujudkan sekolah sebagai zona aman Covid-19 bagi anak harus dipersiapkan matang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek) harus membuat langkah terobosan untuk menyiapkan status zona aman Covid-19 bagi anak.
“Mulai dari skenario berangkat dan pulang sekolah, pembatasan jam sekolah, pembatasan ruang kelas, daftar item sarana-prasana yang harus disiapkan sekolah hingga tuntasnya vaksinasi guru dan tenaga kependidikan,” katanya.
Politisi PKB ini juga menilai sudah saatnya ada perubahan cara pandang terhadap siswa sekolah yang selama ini kerap dipandang sebagai objek dalam program penanganan Covid-19. Menurutnya, siswa harus dipandang sebagai subjek yang berperan aktif dalam penanggulangan wabah Covid-19.
Mereka bisa menjadi agen perubahan untuk mengampanyekan bahaya Covid-19, cara menerapkan protokol kesehatan, hingga menyosialisasikan manfaat vaksin. “Apalagi saat ini pemerintah sudah menyatakan remaja usia 12-18 tahun yang ini rata-rata usia sekolah juga bakal menjadi sasaran vaksinasi Covid-19. Tentu para siswa bisa dijadikan sebagai duta kampanyenya,” ujar Huda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
