Jumat 20 Aug 2021 13:31 WIB

Pemerintah RI Berhasil Evakuasi WNI dan Staf KBRI dari Kabul

Evakuasi WNI dan staf KBRI dari Kabul, Afghanistan dengan pesawat TNI AU

Rep: Fergi Nadira/ Red: Nur Aini
Warga Afghanistan memadati Bandara Kabul usai pasukan Taliban kuasai ibu kota.
Foto: Antara
Warga Afghanistan memadati Bandara Kabul usai pasukan Taliban kuasai ibu kota.

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Pemerintah Indonesia telah mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dan staf Kedutaan Besar (KBRI) dari Kabul, Jumat (20/8). Evakuasi itu dikonfirmasi Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi melalui akun resmi Twitter dan dikonfirmasi oleh Juru bicara Kemenlu RI Teuku Faizasyah.

"Alhamdullilah, Pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi WNI dari Kabul, Afghanistan dengan pesawat TNI AU," ujar Retno dalam pengumuman di Twitter, Jumat (20/8).

Baca Juga

"Pesawat saat ini sudah berada di Islamabad untuk melanjutkan penerbangan ke Indonesia," ujarnya menambahkan.

Retno menambahkan, tim evakuasi membawa 26 WNI termasuk staff KBRI, 5 Warga Negara Filipina, dan 2 Warga Negara Afghanistan. Mereka di antara suami dari WNI dan staff lokal KBRI.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI, Abdul Qadir Jaelani mengatakan, bahwa kondisi di Kabul, Afghanistan masih terkendali. "Jauh lebih baik dari harapan, meski keadaan masih kacau," ujar Qadir Jaelani ketika ditanya soal kondisi terkini Kabul, kepada Republika.co.id, Kamis (19/8).

Kekacauan masih menyelimuti ibu kota Afghanistan seusai Taliban menduduki istana kepresidenan dan menyatakan mengambil alih kekuasaan pemerintah. Bandara Kabul juga menyaksikan kepanikan dan kekacauan karena takut akan kekuasaan Taliban.

Selama Taliban menguasai pemerintahan Afghanistan, setidaknya 12 orang dilaporkan tewas di bandara Kabul karena jatuh dari pesawat, terinjak-injak, dan ditembak pasukan keamanan. Taliban telah menyatakan bahwa perang di Afghanistan telah berakhir. Kelompok tersebut juga mengatakan upaya untuk membentuk pemerintahan yang inklusif sedang berlangsung dan berjanji akan berlaku lebih terbuka dan moderat, termasuk pada hak-hak perempuan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement