Dalam konferensi pers pertama sejak menguasai ibukota Afghanistan, Taliban memberikan jaminan untuk menghormati hak-hak kaum perempuan "dalam batas-batas ajaran Islam".
Mereka mengatakan perempuan berhak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, namun seperti apa kehidupan di bawah pemerintahan Taliban masih belum jelas.
Banyak perempuan Afghanistan menyatakan ketakutan akan kembalinya aturan hukum represif yang pernah diterapkan pemerintahan Taliban sebelumnya. Berbagai organisasi internasional juga telah menyatakan keprihatinan serupa.
"Taliban telah merenggut setiap harapan dari kaum perempuan Afghanistan," ujar aktivis hak-hak perempuan Hoda Raha yang dihubungi di Kabul.
"Kami kaum perempuan Afghanistan sangat bingung dengan apa yang terjadi di sini," katanya kepada ABC News.
Juru bicara Taliban telah menepis kekhawatiran ini dan menyatakan mereka "mendukung hak-hak perempuan di bawah ketentuan hukum syariah".
Pernyataan ini memicu pertanyaan lebih lanjut, termasuk seberapa banyak perubahan pandangan Taliban terhadap hak-hak perempuan sejak kelompok ini tersingkir 20 tahun lalu.
Akan seperti apa hak-hak perempuan di bawah pemerintahan Taliban nantinya?
Seorang juru bicara Taliban lainnya, Zabihullah Mujahid, mengatakan kaum perempuan akan "sangat aktif dalam masyarakat ini".
"Perempuan adalah bagian penting dari masyarakat dan kami menjamin seluruh hak-hak mereka dalam batas-batas ajaran Islam," katanya pada hari Selasa.
"Mereka akan bekerja bersama kami, bahu-membahu bersama kami. Masyarakat internasional, jika mereka memiliki kekhawatiran, kami ingin meyakinkan bahwa tidak akan ada diskriminasi terhadap perempuan," ujarnya.
Ditanya lebih jauh seperti apa aturan hak-hak perempuan dan UU itu nantinya, dia mengatakan bahwa hal ini akan menjadi lebih jelas setelah terbentuknya pemerintahan baru.
Berbicara kepada ABC sebelum Taliban mengambilalih Kabul, Suhail Shaheen mengatakan kaum perempuan di wilayah yang dikuasai Taliban sudah bekerja di klinik dan sekolah.
"Ada situasi perang... dalam situasi normal nantinya peran perempuan akan meningkat," ujar jubir Taliban ini.
Di beberapa daerah yang dikuasai Taliban, perempuan diizinkan bersekolah dan bekerja, tapi mereka harus mengikuti aturan berpakaian yang ketat dan sering dipisahkan dari pria.
Ada juga laporan yang saling bertentangan di daerah lain tentang anak perempuan yang ditolak bersekolah, dan perempuan diperintahkan untuk berhenti bekerja.
Petinggi Taliban mengatakan ketidakkonsistenan tersebut disebabkan oleh masalah keamanan dan berbagai tingkat penerimaan pendidikan anak perempuan di dalam masyarakat sendiri.
Di kota Herat, warga sipil melaporkan media, universitas, dan program hiburan semuanya telah ditutup sejak Taliban mengambil kendali minggu lalu. Stasiun TV pemerintah menyiarkan informasi tentang UU baru dan aturan berpakaian.
Namun beberapa mahasiswi mengatakan mereka diberitahu bahwa universitas akan dibuka kembali dan mereka diizinkan untuk kembali, tapi dengan batasan baru.
Bagaimana pandangan perempuan Afganistan?
Seorang wanita terpelajar di kota Herat, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan kepada ABC bahwa situasi ini merupakan "babak baru yang menantang". Semua orang, katanya, masih berusaha menyesuaikan diri.
Menurut dia, meskipun Taliban telah menyampaikan banyak janji dan "menunjukkan saat ini mereka berbeda", orang masih takut karena mengingat seperti apa mereka sebelumnya.
"Hanya waktu yang bisa menjawab apa yang akan terjadi di masa depan," tambahnya.
Namun dia mengatakan, ini bukan saatnya untuk menyerah, dan perempuan harus tetap bersatu memperjuangkan hak-hak mereka.
Ia menambahkan generasi muda yang tumbuh di bawah demokrasi dan modernisasi "layak mendapat dukungan penuh".
"Selama kami memiliki akses bersekolah, memiliki akses keadilan, memiliki akses bekerja dan menghasilkan uang, maka kita punya kesempatan untuk memastikan Afghanistan menjadi tempat yang lebih baik," tambahnya.
Tapi Hoda Raha mengatakan kepada ABC bahwa dia tidak percaya pada kata-kata Taliban, menyebut mereka "munafik dan penipu, terutama tentang wanita".
"Toleransi yang sekarang dimiliki Taliban dengan rakyat adalah karena mereka ingin membuat dunia internasional percaya bahwa mereka telah berubah," katanya.
"Dalam kepercayaan mereka, seorang pria dapat melakukan apa saja terhadap istri, saudara dan anak perempuannya, agar tetap tinggal di rumah," ujar Raha.
"Jadi hukum yang sedang dipersiapkan Taliban untuk diterapkan jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkan dunia," katanya.
"Perempuan dan anak perempuan akan menghadapi tindakan kekerasan yang tak terhitung jumlahnya di dalam rumah mereka. Keinginan mereka akan dibunuh," kata Raha.
Raha mengatakan, meskipun dunia telah meninggalkan mereka, para wanita Afghanistan akan membela "harapan, ide, dan keinginan" mereka sendiri.
"Kami berjuang untuk hak, kehidupan, dan masa depan kami, tapi semuanya berjalan mundur," katanya.
"Tentu saja kami akan berjuang dan menggunakan kekuatan terakhir kami untuk maju, mempertahankan apa yang telah kami capai," tambahnya.
Apa hukum syariah yang diberlakukan di Afghanistan?
Syariah diyakini sebagai hukum atau pedoman ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dicatat dalam Alquran dan Hadits, serta Sunnah yang merupakan pedoman dari kehidupan nabi.
Syariah dimaksudkan sebagai pedoman dalam semua aspek kehidupan seorang Muslim, namun berbagai upaya telah dilakukan untuk memasukkan syariah ke dalam UU negara dengan berbagai cara, oleh berbagai kelompok selama lebih dari seribu tahun.
Saat ini, tidak ada negara mayoritas Muslim di dunia yang memiliki hukum yang sama, namun sebagian besar mengatakan hukum mereka didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.
Bahkan di Afghanistan sendiri, kelompok Taliban maupun Pemerintahan Ashraf Ghani sama-sama mengklaim sebagai sistem Islam. Tapi keduanya sangat berbeda dalam prakteknya.
Taliban mengatakan Dewan Ulama akan menentukan hukum apa yang akan mereka tegakkan sekarang setelah mereka kembali berkuasa.
"Beberapa UU yang dibuat oleh manusia dapat diubah, tapi bukan aturan yang dibuat oleh Tuhan," ujar Suhail Shaheen, juru bicara Kantor Politik Imarah Islam Afghanistan kepada ABC.
"Tidak seorang pun di dunia Islam, siapa pun yang menyebut dirinya Muslim, dapat mengubah aturan Islam," tambahnya.
Seperti apa hak-hak perempuan di bawah pemerintahan Taliban sebelumnya?
Ketika Taliban mengambilalih kekuasaan pada tahun 1996, mereka memberlakukan aturan berpakaian yang ketat untuk pria dan wanita dan pada umumnya melarang wanita bekerja dan bersekolah.
"Selama pemerintahan brutal rezim sebelumnya, anak perempuan dilarang masuk ruang kelas dan hanya bisa meninggalkan rumah mereka dengan wali laki-laki," kata CEO Plan International Australia Susanne Legena.
"Gadis-gadis seusai 12 tahun telah dipaksa untuk menikah," katanya.
Kaum perempuan juga berisiko mendapatkan hukuman berat jika mereka menampakkan wajah di luar rumah. Bioskop, televisi, dan musik non-religius dilarang.
Namun penting untuk dicatat bahwa banyak dari pembatasan seperti ini telah dipraktekkan secara luas sebagai bagian dari tradisi, budaya, dan kepercayaan masyarakat Afghanistan, khususnya di pedesaan.
Setelah pemerintahan Taliban berakhir pada tahun 2001, perempuan perlahan-lahan memperoleh beberapa hak dalam masyarakat Afghanistan, setidaknya di perkotaan.
Tapi masih jauh dari kesetaraan yang dicapai di negara-negara seperti Australia.
Jauh sebelum Taliban merebut kembali berbagai daerah, wanita seperti Raha giat mengkampanyekan hak untuk menggunakan nama sendiri di depan umum, daripada nama kerabat dekat laki-laki mereka.
Di pedesaan, banyak perempuan masih tetap tertutup, tidak berpendidikan dan sebagian besar kehidupannya terbatas pada rumah.
Di bawah Taliban, bahkan hak-hak minimal yang diperoleh perempuan dalam 20 tahun terakhir bisa terancam kembali.
"Apa yang kami saksikan di Afghanistan secara real time sangat menghancurkan dan memilukan," kata Susanne.
Diproduksi oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC News.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
