REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, masih terdapat sembilan provinsi yang menunjukan kenaikan kasus mingguan pada pekan ini. Yakni Jawa Tengah naik 2.952 kasus, Bali naik 1.094 kasus, Papua Barat naik 667 kasus, Kalimantan Tengah naik 553 kasus, Sulawesi Barat naik 295 kasus, Aceh naik 247 kasus, NTB naik 208 kasus, Maluku naik 167 kasus, dan Jambi naik 41 kasus.
Menurut Wiku, hampir semua indikator di sembilan provinsi ini menunjukan ke arah yang kurang baik. Salah satu penyebab tidak langsung pada kenaikan kasus di suatu provinsi yakni pembentukan dan kinerja posko yang tidak maksimal pada wilayah tersebut.
Karena itu, ia meminta agar daerah tersebut segera membentuk posko di desa kelurahan di wilayahnya masing-masing.“Hal yang paling penting adalah segera membentuk posko di desa kelurahan di wilayahnya masing-masing. Karena posko menjadi wadah koordinasi usaha penanganan pertama pada kasus Covid di tingkat penanganan terkecil yaitu RT RW,” ujar Wiku saat konferensi pers.
Selain itu, Wiku meminta kepala daerah di sembilan provinsi yang masih mengalami kenaikan kasus pada minggu ini agar segera memperbaiki penanganan Covid-19 di wilayahnya. Jika kasus positif, kasus aktif, dan BOR masih menunjukan peningkatan, maka ia meminta agar segera melakukan konversi tempat tidur untuk pasien Covid-19 dan membuka tempat isolasi terpusat.
“Jika mengalami kendala dalam melakukan konversi, membentuk posko, atau kendala lainnya, mohon segera menyampaikan kepada pemerintah pusat agar segera dibantu pelaksanaannya,” tambahnya.
Wiku mengingatkan daerah agar tak lengah terhadap penularan Covid-19 meskipun terjadi penurunan kasus di tingkat nasional. Pemerintah daerah, kata dia, harus konsisten dan aktif membaca data perkembangan Covid-19 di wilayahnya sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kenaikan kasus dengan menyiapkan fasilitas kesehatan semaksimal mungkin dan penanganan kasus sedini mungkin.
“Apabila tidak ada perbaikan pada indikator-indikator yang disebutkan maka tidak menutup kemungkinan tidak akan terjadi pelonggaran PPKM di daerah tersebut atau bahkan peningkatan pengetatan PPKM apabila dinilai perlu,” tegas Wiku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
