REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, berharap 18 pegawai yang mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan dinyatakan lulus. 18 pegawai yang ikut Diklat Bela Negara merupakan yang diberikan kesempatan setelah dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS) dalam tes wawasan kebangsaan.
"Saya berdoa dan berharap 18 pegawai kami di KPK dinyatakan lulus diklat bela negara dan wawasan kebangsaan," kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/8).
Ke-18 pegawai KPK tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti diklat sebelum diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). KPK bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan menyelenggarakan diklat tersebut sejak 22 Juli sampai 20 Agustus 2021 di Universitas Pertahanan di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Firli menegaskan KPK telah melaksanakan proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN sesuai perintah undang-undang. "Adapun yang merasa keberatan, tentu kami terbuka dan menghormati prosedur hukum yang bisa ditempuh. Negara Indonesia adalah negara hukum, hukum sebagai panglima tertinggi," katanya.
Firli menjelaskan selama diklat, 18 pegawai melakukan pembagian tugas sebagai komandan apel, penjaga waktu, dan koordinator penyampaian tugas sebagai penugasan dari ketua kelas untuk melatih kepemimpinan. "Adapun seluruh pegawai menerima materi di dalam kelas sebagai berikut. Nilai-nilai dasar bela negara, sistem pertahanan semesta, wawasan kebangsaan (empat konsensus dasar bernegara), sejarah perjuangan bangsa, pembangunan karakter bangsa, keterampilan dasar bela negara, identitas dan integritas nasional," ujar Firli.
Sementara untuk kegiatan di luar kelas diisi dengan kegiatan, yakni bimbingan dan pengasuhan, praktik baris berbaris, tugas individu, tugas kelompok, outbound/team building (melatih kepemimpinan dan kebersamaan dalam kelompok), dan olahraga berkelompok maupun mandiri (tenis, sepak bola, dan lain-lain).
Firli mengatakan tidak hanya menerima materi di dalam kelas dan sejumlah kegiatan fisik untuk menjaga kedisiplinan dan kesehatan, bimbingan mental rohani juga telah dilaksanakan dua kali. Pertama berlokasi di Universitas Pertahanan dan kedua di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.
"Penyampaian materi adalah Prof Nasaruddin Umar selaku Imam Besar Masjid Istiqlal, kegiatan tersebut diikuti oleh semua peserta baik muslim maupun nonmuslim karena sifatnya universal. Kegiatan berlangsung di ruang pertemuan di area luar Masjid Istiqlal," ucapnya.
Firli bersama pimpinan kementerian/lembaga terkait diagendakan hadir dalam acara penutupan pada 20 Agustus 2021. Agenda penutupan akan disertai dengan serah terima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) bela negara dan wawasan kebangsaan kepada 18 pegawai tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
