REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menilai ada pembelokan informasi soal polemik pengadaan mobil dinas baru Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar. Sehingga, narasi yang beredar di publik cenderung bias dan tidak tepat.
"Secara teknis pemerintahan, keputusan untuk pengadaan mobil dinas baru gubernur dan wakil gubernur sudah tepat, namun oleh pihak yang mengkritik memandang pembelian kendaraan dilepaskan dari aspek penanganan Covid-19," kata Kepala Biro Umum Pemprov Sumbar Rosail Akhyari, di Padang, Kamis (19/8).
Rosail mengemukakan, penggantian kendaraan gubernur dan wagub adalah bagian dari meningkatkan upaya penanganan Covid-19. Apalagi, menurutnya, gubernur sebagai Ketua Satgas Covid-19 mobilisasinya luar biasa.
"Jika tetap menggunakan kendaraan dinas yang lama maka gubernur tidak optimal berkegiatan," kata dia.
Selain tidak optimal, Rosail melanjutkan, kondisi kendaraan dinas lama tersebut sudah masuk kategori membahayakan dan jika gubernur celaka tidak ternilai kerugiannya. "Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyediaan kendaraan dinas baru yang akhirnya dipilih Pajero Sport Dakar 4x4 dengan kapasitas mesin 2.400 CC atau jauh di bawah standar, bahkan malah lebih bagus mobil kepala dinas," katanya.
Dalam pengadaan kendaraan dinas baru tersebut, kata dia, pihaknya mengacu Permendagri soal standar sarana dan prasarana sehingga untuk gubernur harus disiapkan kendaraan dengan jenis satu jip dan satu sedan. Dalam Permendagri tersebut untuk jip kapasitas 4.200 CC dengan harga pembelian minimal Rp 2,5 miliar, namun karena sudah dilakukan refocusing anggaran, akhirnya anggaran untuk pembelian kendaraan dinas dari Rp 5 miliar menjadi Rp 2,9 miliar untuk dua kendaraan.
Dengan anggaran Rp 2,9 miliar tersebut, pihaknya membeli dua kendaraan, yaitu Pajero Sport Dakar 4x4 dan Hyundai Palisade senilai Rp 2 miliar dan sisanya Rp 900 juta dikembalikan. Oleh sebab itu, ia merasa heran jika ada yang menyatakan pembelian kendaraan dinas baru tidak tepat karena sedang pandemi Covid-19, sementara kendaraan tersebut bagian dari penunjang pengendalian pandemi.
"Saat pandemi gubernur lebih sibuk, kalau bupati dan wali kota urusan kabupaten sementara gubernur urusannya lintas kabupaten dan kota," kata Rosail.
Rosail mengilustrasikan, jika pagi gubernur ke Solok maka siang sudah berada di Pasaman dengan jarak tempuh 400 kilometer. Di sisi lain, ketika ada bencana alam di daerah maka untuk membuat keputusan yang tepat gubernur harus berada di lokasi dan tentu saja untuk mencapainya butuh kendaraan yang prima.
"Bisa dibayangkan betapa kemaslahatan kehadiran gubernur di lokasi karena akan lahir kebijakan yang menyangkut orang banyak yang jika diuangkan tidak ada apa-apanya dibandingkan harga mobil dinas baru," ujarnya.
Oleh sebab itu, ia menyayangkan ada pihak yang mengatakan gubernur dan wakil gubernur tidak memiliki kepedulian karena mobil dinas baru tersebut. "Gubernur itu pihak yang menggunakan mobil dinas baru, tidak tahu apa-apa dan tugas saya sebagai biro umum menyediakan kendaraan memadai," katanya.
Ia menilai kritik soal pembelian mobil dinas baru salah sasaran dua kali. Yang pertama, pihak yang mengkritik sebenarnya tahu proses pengadaan tersebut, namun hanya melihat aspek politik.
"Pengadaan ini dalam rangka menangani pandemi Covid-19 itu sendiri, kalau dimasukkan dalam matriks ini digunakan gubernur untuk mengecek rumah sakit di kabupaten/kota," katanya.
Terkait dengan adanya pihak yang mempertanyakan mengapa mobil dinas lama tidak layak padahal baru enam tahun, ia mengatakan jangan membandingkan pemakaian kendaraan dinas gubernur dengan mobil harian. "Kalau warga biasa bawa kendaraan cuma untuk ke kantor dan belum pernah diganti piringan rem, kalau kendaraan gubernur enam tahun sudah tujuh kali diganti, apalagi kecepatan kendaraan dinas gubernur rata-rata di atas 100 kilometer per jam," katanya.
Pada Kamis (19/8), Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi akhirnya menyerahkan mobil dinas baru untuk operasional Satgas Covid-19. Langkah itu diambilnya setelah sebelumnya pembelian mobil tersebut mendapatkan banyak kritik dari sejumlah partai politik di DPRD Sumbar.
"Mencermati isu mobil dinas dalam dua hari ini, saya atas nama pribadi dan pemerintah terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak karena telah menimbulkan keresahan dan jadi pembicaraan publik," kata Mahyeldi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
