REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi dan memitigasi tingginya mobilitas masyarakat ke pusat perbelanjaan dan rekreasi.
Melalui laporan perkembangan situasi yang dirilis pada Kamis (19/8), WHO mengatakan mobilitas masyarakat di stasiun transit, ritel, dan tempat rekreasi kembali meningkat di seluruh provinsi di Jawa dan Bali meski pemerintah Indonesia masih melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Secara khusus, WHO menyoroti peningkatan mobilitas masyarakat di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah karena telah mencapai titik seperti sebelum pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, WHO menilai pemerintah perlu mengantisipasi dan memitigasi situasi ini untuk mencegah dampak penularan Covid-19 dengan mempertimbangkan kapasitas fasilitas kesehatan.
“Perumusan rencana konkret dan tindakan mendesak sangat penting untuk mengantisipasi dan memitigasi dampak peningkatan mobilitas terhadap penularan (Covid-19) dan kapasitas sistem kesehatan di tingkat nasional dan daerah,” tulis WHO dikutip dari laporan resminya pada Kamis (19/8).
Secara keseluruhan, angka kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia telah menurun setelah sempat mengalami lonjakan kasus akibat varian Delta pada Juli lalu. Namun, WHO juga menggarisbawahi bahwa jumlah tes yang dilakukan untuk mendeteksi kasus juga menurun.
Sejumlah provinsi juga masih melaporkan angka penularan yang tinggi pada level komunitas, yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Tengah.
“Implementasi lanjutan dari upaya pengendalian kesehatan masyarakat dan sosial dan percepatan vaksinasi diperlukan untuk mengurangi kasus penularan dan kematian Covid-19 di provinsi ini,” tulis WHO.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
