REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Insentif bagi para tenaga kesehatan (nakes) Kota Bekasi belum dibayar. Penyebabnya, Pemerintah Kota Bekasi belum memiliki anggaran.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, masih memutar otak untuk mencari sumber pendanaan untuk membayar intensif tersebut.

"Itu kan besar, uangnya kan mesti dicari dulu, uangnya mesti direncanakan dulu,” kata Rahmat, kepada wartawan, Kamis (19/8).

Sebelumnya, dia menjelaskan, anggaran untuk insentif nakes semula menggunakan anggaran dari pemerintah pusat. Namun, sudah tidak diberikan sejak September 2020.

"Jadi sebenarnya itu dulu diberikan insentif itu dari Kemenkes (melalui) BOK. Saat ketidakcukupan uang di sana, diserahin sama kita," ungkap dia, kepada wartawan, Senin (2/8).

Pemkot Bekasi tengah membahas pengalokasian insentif tersebut dengan DPRD Kota Bekasi. Proses yang dilalui pun cukup panjang. Nantinya, jika disetujui, insentif akan dicairkan melalui Dinas Kesehatan.

"Prosesnya panjang, harus bikin keputusan dulu. Boleh pakai SiLPA, tapi kan enggak bisa mindahin SiLPA langsung. Diverifikasi dulu, besarannya, jumlahnya, bikin keputusannya, nanti dinkes mengajukan permohonan pencairannya, artinya ada tahapan-tahapan, jangan sampai mengelola uang ini salah," tutur Rahmat.

Dinas Kesehatan Kota Bekasi pada Periode I Maret - Mei 2021 telah mencairkan insentif senilai Rp 5,7 miliar kepada 1.044 tenaga kesehatan.

Dana tersebut bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan (BOKT) yang dibayarkan pada bulan Oktober hingga Desember 2020.

Ikuti Whatsapp Channel Republika