REPUBLIKA.CO.ID, BUKITTINGGI -- Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, juga menolak pembelian mobil dinas baru untuk menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Erman menyebut ketika awal dilantik, ia ditawarkan oleh internal pemerintahan kota Bukittinggi untuk fasilitas mobil dinas baru.
"Saya di awal waktu pelantikan, ditawarkan oleh internal pemerintahan. Apakah bapak ingin membelanjakan anggaran yang telah disediakan untuk mobil dinas ini, dibelanjakan sekarang atau tidak. Saya pikir karena masih dalam pandemi, berdasarkan arahan bapak Prabowo (Ketum Gerindra) dan Andre Rosiade (ketua DPD Gerindra Sumbar), bahwa seluruh kegiatan-kegiatan yang tidak terdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat dan penanganan covid, harap untuk pending terlebih dahulu," kata Erman, Kamis (19/8).
Politikus Partai Gerindra itu menyebut arahan dari pimpinan partai kepada kader yang duduk di eksekutif dan legislatif supaya sementara waktu tidak menerima pemberian fasilitas mobil dinas baru. "Saya juga teruskan pesan ini kepada Ketua DPRD Bukittinggi agar tidak dulu belikan mobil baru," ujar Erman.
Erman menyebut sejak awal menjadi wali kota hingga kini, dia menggunakan kendaraan dinas lama dan kendaraan milik pribadi. Menurut Erman, mobil dinas lama masih layak pakai. Hingga akhir 2021 ini, Pemko Bukittinggi lanjut Erman tidak tidak memasukkan pembelian mobil dinas baru untuk pejabat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
