REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, melayangkan protes kepada pemerintah pusat, perihal Kota Bogor tidak masuk dalam pelonggaran aturan PPKM terkait pembukaan mal. Alasannya, tingkat keterawatan pasien Covid-19 masih tinggi di Kota Bogor.
Padahal, seluruh wilayah di Jabodetabek kecuali Kota Bogor sudah diperbolehkan untuk membuka kembali mal dan pusat perbelanjaan. Bahkan, Kabupaten Bogor yang terletak berdampingan dengan Kota Bogor juga mendapat izin operasi pusat perbelanjaan.
Bima Arya menjelaskan, salah satu penyebab belum diberikannya sejumlah kelonggaran dari pemerintah pusat kepada Pemkot Bogor, lantaran masih tingginya angka keterisian ruang perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan. Menurutnya, jika salah satu penyebab tidak diberikannya kelonggaran bagi Kota Bogor hanya karena angka keterisian ruang perawatan pasien Covid-19, hal tersebut tentunya kurang relevan. Sebab, rumah sakit rujukan Covid-19 juga merawat pasien dari luar Kota Bogor.
“Secara umum indikator Covid-19 di Kota Bogor semuanya membaik. Saya juga protes ke Pak Dirjen dan Pak Mendagri. Kenapa hanya karena angka keterisian ruang perawatan pasien Covid-19 masih tinggi Kota Bogor tidak dapat pelonggaran. Padahal yang dirawat di rumah sakit tidak murni warga Kota Bogor, ada juga yang dari luar Kota Bogor,” kata Bima Arya, Rabu (18/8).
Bima Arya mengatakan, seharusnya, pemerintah pusat melakukan penghitungan berdasarkan data pasien Covid-19 sesuai domisili. Bukan menghitung secara keseluruhan. Apalagi, secara umum kondisi Covid-19 di Kota Bogor sudah membaik.
Wali Kota dua periode ini pun meminta kepada pemerintah pusat agar mempertimbangkan masukannya itu. Sebab saat ini, Pemkot Bogor tengah fokus memulihkan perekonomian masyarakat.
“Sekarang ini kami sedang fokus ke permasalahan ekonomi. Saya merasakan betul bagaimana kondisi di bawah. Mulai dari penjual gado-gado, nasi goreng, pecel lele, sampai rumah makan. Hotel, restoran, semuanya mengalami kesulitan,” jelasnya.
Di samping itu, dia meminta agar pemerintah pusat agar menjadikan data-data laporan penanganan Covid-19 di Kota Bogor yang sudah dilaporkan pihaknya kembali ditinjau. “Jadi saya meminta agar kementerian, pemerintah pusat, juga fokus pada aspek data-data ini. Jangan sampai penafsiran data yang berbeda berdampak pada ekonomi masyarakat,” pintanya.
Bima Arya menambahkan, dia juga meminta agar Kota Bogor juga mendapatkan sejumlah kelonggaran. Di samping membaiknya kondisi Covid-19 di Kota Bogor, banyak pekerja dari mal di Kota Bogor yang menggantungkan nasib dari beroperasinya mal.
“Begitu juga toko, restoran, cafe. Jadi menurut saya ini penting untuk jadi bahan pertimbangan,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
