REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Serikat petani Kelapa Sawit (SPKS) menganggap petani sawit belum merasakan merdeka di tengah perayaan HUT ke-76 RI. Hal itu akibat dari tata kelola perkebunan kelapa sawit yang masih menempatkan petani sebagai objek, baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun perusahan perkebunan kelapa sawit.
Sekjen SPKS Nasional, Mansuetus Darto mengatakan, negara telah mendapatkan keuntungan yang besar melalui penerimana dalam bentuk devisa sekitar Rp 300 triliun setiap tahunya. Sementara itu, kata dia, perusahan juga terus mendapatkan keuntungan besar dan menjadi sumber kekayaan bagi konglomerat.
"Kondisi ini tidak sama dengan kondisi petani sawit tetap saja miskin dan tidak sejahtera akibat dari buruknya tata kelola perkebunan sawit yang sengaja dibiarkan oleh pemerintah dan perusahan perkebunan sawit," kata dia dalam siaran di Jakarta, Rabu (18/8).
Misalnya saja, Mansuetus mencontohkan, terkait dengan tata niaga sawit di tingkat petani terus-menerus menjual tandan buah segar (TBS) kepada tengkulak dengan harga yang sangat rendah. Sehingga petani merugi sekitar 30 persen setiap kilogramnya dari harga yang harus di terima.
"Petani sawit juga selama ini hanya menjadi komoditas politik dalam pengambilan kebijakan di sektor sawit nasional, tercatat beberapa kebijakan yang diambil dengan mengatasnamakan untuk kepentingan petani sawit tetapi dalam prakteknya tidak memberikan manfaat kepada petani sawit," kata Mansuetus.
Dia menilai, kebijakan dana perkebunan sawit melalui Badan Pengelola Perkebunan Sawit (BPDPKS) dalam implementasinya hanya mendukung dan meprioritaskan bisnis baru para konglomerat sawit Indonesia, yaitu bisnis biodiesel.
Tercatat melalui kebijakan dana sawit ini konglomerat sawit menerima sekitar Rp 57,72 triliun dari tahun 2015-2020 atau sekitar 90 persen dari dana sawit melalui subsidi bisnis mandatari biodiesel. "Sementara petani sawit tetap saja dipersulit untuk mengkases dana tersebut," kata Mansuetus.
Ketua Umum Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Pahala Sibuea, meminta pemerintah agar benar-benar memperhatikan kesejahteraan petani sawit. Dia mengatakan, fakta saat ini petani sawit belum merdeka, dalam arti mendapatkan pelayanan dari pemerintah.
"Itu sangat nyata di lapangan banyak petani sawit yang masih miskin dan belum sejahtera, tidak hanya itu akses kebijakan pemerintah pun sangat sulit di dapatkan oleh petani sawit hal ini diperparah dengan banyaknya peraturan peraturan yang bermunculan belakangan ini," kata Pahala.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
