REPUBLIKA.CO.ID,KABUL — Taliban telah mengambil kendali di Afghanistan setelah dalam satu pekan terakhir melakukan serangan untuk merebut wilayah-wilayah yang dikuasai pemerintah negara itu.
Dalam sebuah pernyataan setelah mengambil alih Ibu Kota Kabul, Taliban menyatakan perang di Afghanistan sudah berakhir saat ini. Kelompok itu juga menegaskan tidak akan ada pemerintahan transisi, dengan memastikan penyerahan kekuasaan sepenuhnya jatuh kepada mereka.
Kekhawatiran bahwa Taliban akan kembali memberlakukan pemerintahan represif seperti pada 1996 hingga 2001 terus bermunculan. Saat itu, terdapat interpretasi ketat syariah atau hukum agama Islam, membuat adanya eksekusi publik, rajam, hingga perempuan yang tidak diizinkan bekerja, dan anak perempuan juga tidak diizinkan bersekolah secara umum.
Perempuan harus menggunakan burka yang menutup seluruh bagian wajah dan tubuh mereka. Kaum hawa juga harus ditemani oleh kerabat laki-laki jika ingin keluar dari rumah.
Sementara itu, bagi laki-laki, tidak diizinkan untuk mencukur jenggot. Sederet aturan yang dinilai melanggar hak asasi manusia tersebut merupakan wujud dari tujuan Taliban untuk mendirikan pemerintahan Islam dengan syariat Islam sebagai dasar negara.
Namun, saat ini Taliban mengeklaim akan bersikap lebih moderat, dengan menjanjikan sejumlah hal yang berupa perubahan dari aturan-aturan pemerintahan mereka terdahulu. Di antaranya adalah dengan menghormati hak-hak perempuan, yang selama ini menjadi kekhawatiran secara luas para aktivis dan pejuang kemanusiaan.
“Kami akan menghormati hak-hak perempuan. Kebijakan kami adalah bahwa perempuan akan memiliki akses ke pendidikan dan pekerjaan, serta untuk memakai jilbab,” ujar juru bicara Taliban, Suhail Shaheen kepada BBC.
Selain itu, Taliban berusaha menampilkan wajah yang lebih moderat dengan mengatakan bahwa seluruh warga di Afghanistan akan dilindungi, baik harta benda dan kehormatan mereka. Kelompok ini berjanji untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi negara.
Lebih lanjut, Taliban berjanji bahwa semua orang yang sebelumnya bekerja dan membantu pasukan asing, atau sekarang berdiri di jajaran pemerintahan republik akan diberikan amnesti.
"Imarah Islam Afghanistan (Taliban) tidak tertarik pada properti pribadi siapa pun, tidak pada mobil siapa pun, tidak pada tanah dan rumah siapa pun, tidak pada pasar dan toko siapapun, melainkan menganggap perlindungan nyawa dan properti bangsa sebagai tanggung jawab utamanya,” jelas Taliban dalam pernyataan.
Sementara itu, Taliban mengatakan bahwa di daerah-daerah yang berada di bawah kendali Imarah Islam, setiap orang harus menjalani kehidupan normal, terutama di arena resmi, apakah itu pendidikan, kesehatan, sosial atau budaya. Kelompok ini juga meyakinkan semua diplomat, kedutaan besar, konsulat, dan pekerja amal akan dijamin keamanannya.
“Tidak akan ada masalah yang dibuat oleh Imarah Islam Afghanistan dan lingkungan yang aman akan diberikan kepada mereka,” kata Shaheen menambahkan dalam pernyataan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
