REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tergabung dalam Tim 75 menyebut planggaran yang ditemukan Komisi Nasional Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait tes wawasan pelanggaran (TWK) sangat serius. Pelanggaran itu dinilai bukti yang semakin menunjukkan adanya permasalahan yang lebih luas.
"Temuan ini memperkaya validasi Ombudsman yang menyebutkan adanya pelanggaran dalam prosedur pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan TWK," kata perwakilan Tim 75, Yudi Purnomo di Jakarta, Senin (16/8).
Dia mengatakan, bukti dan validasi ini menjadikan penggunaan hasil TWK sebagai dasar pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN tidak memiliki legitimasi, baik dari sisi hukum maupun norma. Menurutnya, temuan Komnas HAM mengungkap sisi lain dari TWK yang ternyata bukan hanya sarat dengan perbuatan maladministrasi sesuai dengan temuan Ombudsman.
"Tetapi juga perbuatan nyata yang merupakan 11 pelanggaran HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berbagai konvensi internasional," kata dia.
Ketua Wadah Pegawai KPK ini mengatakan, pelanggaran dimulai dari perlindungan hak perempuan sampai dengan penghilangan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dia berpendapat, sudah sepatutnya rekomendasi Komnas HAM ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait.
"Sehingga pelanggaran HAM yang terjadi tidak berlanjut, kemudian menimbulkan dampak yang serius. Termasuk untuk segera mengangkat pegawai KPK yang dinyatakan TMS untuk menjadi ASN," kata dia.
Sepeti diketahui, Komnas HAM menyimpukan KPK telah melakukan pelanggaran HAM dalam proses asesmen TWK pegawai lembaga antirasuah tersebut. Komnas HAM menemukan 11 pelanggaran hak asasi yang dilakukan KPK.
TWK dinilai melanggar dasar prinsip HAM, yakni perlakuan sama di depan hukum, non-diskriminasi, tidak merendahkan harkat dan martabat seseorang. Kemudian, merupakan bentuk pengasingan terhadap para pegawai yang diberi label sebagai taliban.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
