REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pandemi Covid-19 yang terjadi lebih dari satu tahun ini telah menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tak sedikit pula masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini.
Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan fokus menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan dapat mendongkrak perekonomian nasional.
“Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus kita percepat,” jelas Jokowi dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, Senin (16/8).
Ia mencontohkan, salah satu upaya untuk memperbanyak terciptanya lapangan kerja baru yakni dengan memberikan kemudahan perizinan berusaha melalui peluncuran sistem Online Single Submission (OSS). Melalui sistem ini, kata dia, urusan perizinan dan pengurusan insentif serta pajak bisa dilakukan lebih cepat, transparan, dan lebih mudah. Karena itu, Presiden pun mendorong para pelaku UMKM agar mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan sistem OSS ini.
Presiden menegaskan, meskipun pandemi ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi, namun pandemi tak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian. Menurutnya, struktur ekonomi yang selama ini lebih dari 55 persen dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, harus dialihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi, dan ekspor.
Pada periode Januari-Juni 2021, Realisasi Investasi Indonesia, tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan, telah mencapai Rp 442,8 triliun, dengan rincian 51,5 persen di luar Jawa dan 48,5 persen di Jawa. Investasi ini menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia.
“Penambahan investasi di bulan-bulan ke depan ini kita harapkan bisa memenuhi target Rp 900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan,” jelasnya.
Jokowi mengatakan, perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, peningkatan kelas pengusaha UMKM pun menjadi agenda utama pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
