REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Pertumbuhan ekonomi Palestina diperkirakan dapat mencapai pertumbuhan 4 persen tahun ini setelah terpukul pada 2020 akibat pandemi dan penurunan bantuan asing.

Pertumbuhan ekonomi di Tepi Barat dan Gaza kontraksi 11,5 persen tahun lalu, juga sebagian disebabkan oleh pembekuan sementara transfer pajak dari Israel, menurut sebuah laporan Otoritas Moneter Palestina, sebagaimana dikutip dari Bloomberg, Senin (16/8).

Diketahui, Israel mengumpulkan pendapatan pajak atas nama pemerintah Palestina, pengaturan yang dibekukan selama beberapa bulan tahun lalu sebagai protes atas rencana Israel untuk mencaplok bagian Tepi Barat, di mana orang Palestina melihat jantung negara masa depan mereka.

Otoritas Moneter Palestina memperingatkan bahwa kehilangan kendali atas pandemi dan krisis politik lebih lanjut dengan Israel menimbulkan risiko pada perkiraan 2021. Kasus virus corona baru mulai meningkat pada pekan lalu meskipun pada tingkat yang jauh lebih lambat dari puncak sebelumnya pada bulan April.

Warga Palestina telah bergulat dengan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, yang telah menewaskan lebih dari 3.600 orang di Tepi Barat dan Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Perlambatan dalam aktivitas konsumen dan investasi tahun lalu menyebabkan penurunan harga-harga barang 0,7 persen dan mendorong pengangguran menjadi 25,9 persen, dengan hampir 50 persen pengangguran berada di Jalur Gaza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika