REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Para pimpinan ormas Islam berharap agar pemerintah aktif membangun dialog dengan berbagai lapisan masyarakat, terutama dengan ormas-ormas Islam dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Hal itu mengemuka dalam dialog virtual Menko Polhukam Mahfud MD dengan 13 pimpinan ormas yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), pada Jumat malam (13/8).
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj, menggarisbawahi pentingnya menjaga silaturahim dan persatuan nasional, antara lain dengan membangun dialog dengan ormas mengingat besarnya peran ormas Islam dalam ikut mendirikan negara.
"Silaturahim diharapkan terus dilakukan selain daripada imbauan Alquran, juga untuk menjaga persatuan nasional," papar Kiai Said yang juga Ketua Umum LPOI.
Kiai Said mencontohkan berbagai pertikaian yang terjadi di kawasan Timur Tengah, antara lain karena di negara-negara itu tidak ada ormas yang besar, yang bisa mempersatukan umat.
"Di Indonesia, alhamdulillah kita memiliki ormas-ormas Islam yang punya peran penting, tidak hanya ikut mendirikan negara, tapi juga menguatkan dan mempersatukan umat dan anak bangsa dari berbagai latar belakang partai politik yang berbeda," ujarnya sembari mengingatkan pemerintah bahwa sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bersama.
Hal senada disampaikan Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Indonesia, KH Muflich Chalif Ibrahim. "Semoga semakin intens dan dijadwalkan pertemuan semacam ini. Semoga apa yang telah diupayakan pak Menko dan kita semua ormas-ormas Islam bisa terjalin hubungan yang lebih erat, lebih kompak di antara kita di dalam menghadapi pandemi," kata dia.
Pimpinan ormas Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Khairan Muhammad Arif meminta pemerintah terbuka menerima masukan dan kritik."Kritik dalam negara demokrasi adalah sesuatu yang niscaya, tinggal bagaimana pemerintah merespons kritik ini. Kritik itu juga bisa muncul dari rasa sayang setiap anak bangsa kepada pemerintah," jelas Khairan.
Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi yang juga Ketua Umum Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) menyoroti khusus soal komunikasi publik pemerintah, baik dari segi subtansimaupun pihak yang menyampaikan pesan.
Dia meminta Menko Mahfud tampil membenahi komunikasi publik pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat.
Figur Mahfud, lanjut TGB, sangat dibutuhkan...
Ikuti Whatsapp Channel Republika
