Kamis 12 Aug 2021 16:20 WIB

Sumbar tak Wajibkan Sertifikat Vaksin Saat Masuk Tempat Umum

Sertifikat vaksin tidak ada di dalam aturan pemerintah.

Rep: Febrian fachri/ Red: Dwi Murdaningsih
Pengunjung beraktivitas di area Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Rabu (11/8). Pemerintah Kota Bandung kembali membuka 23 mal dan pusat perbelanjaan di masa perpanjangan PPKM Level 4 dengan kapasitas pengunjung sebanyak 25 persen serta menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19 dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Foto: Republika/Abdan Syakura
Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Pengunjung beraktivitas di area Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Rabu (11/8). Pemerintah Kota Bandung kembali membuka 23 mal dan pusat perbelanjaan di masa perpanjangan PPKM Level 4 dengan kapasitas pengunjung sebanyak 25 persen serta menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19 dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Foto: Republika/Abdan Syakura

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sumatra Barat, Jasman Rizal, mengatakan Sumatra Barat tidak mau 'latah' ikut-ikutan daerah lain yang mengharuskan adanya sertifikat vaksin untuk masuk ke tempat-tempat umum seperti mall, masjid, pasar dan lain-lain. Jasman menyebut hal itu tidak di ada di dalam aturan pemerintah.

"Kita akan menjalankan apa yang disebutkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban daerah untuk mengharuskan sertifikat vaksin ketika masuk pasar, masjid, mal dan lain-lain itu kan belum ada," kata Jasman, kepada Republika.co.id, Kamis (12/8).

Baca Juga

Jasman mengatakan sejak pemerintah daerah melakukan intervensi dalam penanganan pandemi covid ini, sudah diterapkan protokol kesehatan untuk masuk ke dalam pasar, mal, masjid dan tempat umum lainnya. Sumbar menurut Jasman juga sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Adaptasi Kebiasaan Baru yakni Perda Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam Perda tersebut menurut Jasman sudah diatur penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat umum. Pihaknya lanjut Jasman terus melakukan pengawasan penerapan prokes di tempat-tempat umum supaya tidak menjadi klaster baru penularan covid-19.

"Kita terus mengawasi penerapan prokes. Petugas kita ada di tempat-tempat umum. Ini saja yang kita jalankan," ujar Jasman.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement