IHRAM.CO.ID, RAMALLAH– Perdana Menteri (PM) Mohammad Shtayyeh mengecam keras pemotongan dana negaranya oleh Israel yang ditujukan untuk perbendaharaan Otoritas Palestina (PA).
Dia menyebut pemotongan ini menempatkan keuangan pemerintah dalam situasi yang sangat sulit.
Dilansir dari Wafa News, Selasa (10/8), Shtayyeh menjelaskan kondisi ini saat pembukaan rapat kabinet pekanan yang diadakan di Ramallah.
Menurutnya, pemotongan Israel bulan ini lebih dari Rp 432 miliar dari dana yang dikumpulkannya. Dana yang harusnya didapat dari pajak atas barang-barang yang ditujukan untuk wilayah Palestina yang masuk melalui pelabuhannya, banyak yang digolongkan sebagai “tidak sah” dan “ilegal oleh Israel.
"Kelanjutan dari pemotongan bulanan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hak-hak kami dan menempatkan kami dalam situasi keuangan yang sangat sulit dan juga melemahkan kemampuan kami untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab keuangan kami terhadap masyarakat," kata Shtayyeh.
Dia menuntut agar semua iuran keuangan yang terutang kepada Palestina, baik dalam bentuk pajak atau biaya yang dikumpulkan di titik persimpangan dan dalam bentuk lain dibayar penuh kepada PA. Shtayyeh menjelaskan, pemotongan ini setara dengan tunjangan untuk keluarga pejuang kemerdekaan Palestina yang dibunuh atau dipenjarakan Israel.
Pemerintah sejauh ini belum mampu membayar gaji bulan lalu untuk 180 ribu pegawai negerinya, dengan alasan kesulitan keuangan. Sebelumnya, pemerintah mengaku akan membayar gaji pada Selasa (10/8).
Palestina telah mengandalkan pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel serta bantuan donor internasional dan Arab untuk memenuhi iuran keuangannya. Bantuan hampir mencapai nol tahun ini, menambah tekanan keuangan Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
