REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) merencanakan untuk melaksanakan program vaksinasi Covid-19 di kelurahan-kelurahan. Hal ini dilakukan untuk percepatan vaksinasi di DIY dalam rangka membentuk herd immunity.
Vaksinasi melalui kelurahan ini juga dilakukan guna mengejar target sasaran vaksinasi sebesar 50 persen di akhir Agustus atau awal September 2021. Sedangkan, sasaran vaksinasi sebesar 100 persen ditargetkan dapat selesai pada Oktober 2021.
"Kita lihat (vaksinasi) saat ini kita sudah sampai pada angka 43 persen, itu nomor empat di Indonesia," kata Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (9/8).
Aji menyebut, distribusi vaksin dari pemerintah pusat tidak ada kendala. Namun, pelaksanaan vaksinasi di DIY dinilai lebih cepat dari target yang ditetapkan.
Sehingga, menyebabkan kebutuhan vaksin juga lebih besar dari ketersediaan yang dikirim oleh pemerintah pusat ke DIY. Walaupun begitu, Pemda DIY mengklaim ketersediaan vaksin masih mencukupi.
"Vaksin di kita itu lancar dikirim dari pusat, tapi semangat teman-teman dari kabupaten/kota itu besar. Kesannya vaksin kita itu yang telat datangnya," ujarnya.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X juga menyebut bahwa ketersediaan vaksin masih mencukupi untuk mengejar target sasaran vaksinasi. Ia menyebut, DIY memiliki stok vaksin sejumlah 43.805 vial dan sudah didistribusikan ke kabupaten/kota.
"Kami belum tahu persis stok yang saat ini ada di kabupaten/kota, yang kemarin sempat ada 10.014 vial. Jadi, kita cukup untuk bisa mencapai (target) itu," kata Sultan.
Selain itu, katanya, pemerintah pusat juga akan mendistribusikan 60 ribu dosis vaksin untuk DIY. Namun, hingga saat ini tambahan vaksin tersebut belum dapat didistribusikan mengingat stok vaksin di gudang penyimpanan di Dinas Kesehatan DIY masih penuh.
Untuk mengurangi kapasitas penyimpanan vaksin, ia meminta pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan mesin penyimpanan.
"Di provinsi kita hanya punya maksimal (penyimpanan untuk) 45 ribu vial. Kita selesaikan juga soal ini, apa perlu menyediakan mesin pendingin di kabupaten/kota. Saya juga berharap, kepala dinas di kabupaten/kota juga terbuka stoknya kepada bupati/wali kota," ujar Sultan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
