REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- DPRD Kota Tangerang mengatakan tidak ada penyebutan merek terkait anggaran pengadaan baju seragam anggota dewan tahun 2021 yang belakangan viral. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers mengenai pembatalan anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang tahun 2021 pada Selasa (10/8).
"Kita enggak pernah menyebut merek. Merek itu darimana saya enggak ngerti, itu pertama kali ngucap siapa? DPRD tidak pernah menyebut merek," ujar Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo.
Usai menuai polemik, akhirnya DPRD Kota Tangerang membatalkan pengadaan baju dinas pada tahun ini. "Berdasarkan rapat yang kami adakan, keputusan politis kami adalah membatalkan pengadaan tersebut," ungkap Gatot.
Diketahui, dalam pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang mencuat sejumlah jenama berkelas. Salah satunya adalah Louis Vuitton, merek asal Perancis yang terkenal mewah.
Gatot menjelaskan, pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang memang dibahas bersama dan telah melewati sejumlah proses lelang hingga akhirnya mendapatkan pemenang lelang. Namun, dia mengaku tidak mengetahui secara lebih teknis.
Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Tangerang Agus Sugiono menambahkan, sekretariat tidak menentukan ihwal merek bahan pakaian anggota dewan. Berdasarkan penuturannya, kesekretariatan hanya menentukan terkait dengan spesifikasinya tanpa merek.
"Saya menegaskan kembali bahwa terkait penentuan merek itu bukan dari kami. Yang ada dari kita itu spesifikasinya saja, tidak ada merek. Spesifikasinya itu misalnya kadar bahannya berapa persen," kata Agus menjelaskan.
Pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang viral di media sosial. Selain lantaran angka anggaran yang selangit, yakni Rp 675 juta atau naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 312,5 juta, muncul pula nama merek-merek ternama, seperti Louis Vuitton, Lanificio Di Calvino, Theodoro, dan Thomas Crown dalam pengadaannya.
Pokja Unit Layanan Pengadaan Hadi Sudibjo menuturkan, Louis Vuitton akan menjadi pakaian dinas harian (PDH). Adapun merek Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), serta Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
"Empat merek itu diserahkan pejabat pembuat komitmen (PPK) ke Pokja. Mereka yang lebih tahu soal kenaikan anggaran karena mereka yang tentukan spesifikasi," ujar Hadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
