Selasa 10 Aug 2021 13:58 WIB

PPKM Diperpanjang, Ekonom: Jaga Pertumbuhan Ekonomi Positif

Proses vaksinasi harus berjalan lancar hingga ke seluruh daerah dengan cepat

Rep: novita intan/ Red: Hiru Muhammad
Petugas meminta kendaraan untuk berputar balik karena tidak berkepentingan saat akan memasuki Kota Bandar Lampung, Lampung, Selasa (10/8/2021). Kementerian Dalam Negeri memperpanjang masa PPKM Level 4 di Bandar Lampung hingga 23 Agustus 2021, serta menambah lima Kabupaten di Lampung diantaranya Kabupaten Pringsewu, Tulangbawang Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat untuk memberlakukan PPKM Level 4 di daerah tersebut.
Foto: Antara/Ardiansyah
Petugas meminta kendaraan untuk berputar balik karena tidak berkepentingan saat akan memasuki Kota Bandar Lampung, Lampung, Selasa (10/8/2021). Kementerian Dalam Negeri memperpanjang masa PPKM Level 4 di Bandar Lampung hingga 23 Agustus 2021, serta menambah lima Kabupaten di Lampung diantaranya Kabupaten Pringsewu, Tulangbawang Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat untuk memberlakukan PPKM Level 4 di daerah tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah resmi memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 dan 3 sampai 16 Agustus 2021. Adanya kebijakan tersebut turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada kuartal tiga 2021. 

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan langkah pemerintah untuk melakukan perpanjangan PPKM sudahlah tepat. Jika memaksakan melonggarkan PPKM justru tidak hanya berpeluang akan berdampak pada kinerja perekonomian kuartal tiga namun juga bisa sampai awal kuartal empat 2021.

“Kalau belajar dari pengalaman pertumbuhan yang didapatkan pada kuartal dua kemarin, saya kira beberapa pelajaran penting bisa dilakukan pemerintah, meskipun memang pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi kuartal dua, tapi setidaknya langkah ini bisa menjaga pertumbuhan ekonomi masih berada level positif,” ujarnya ketika dihubungi Republika, Selasa (10/8).

Maka itu, dia menyarankan agar pemerintah dapat memastikan penanggulangan pandemi seperti proses vaksinasi, tenaga vaksinator, hingga distribusi vaksinasi perlu dipastikan bisa tersalurkan secara cepat ke seluruh daerah. Di samping itu memastikan kapasitas test dan tracing khususnya di daerah dengan peningkatan kasus Covid-19. 

“Harapannya dengan pendekatan ini, kasus bisa bisa diandaikan dengan lebih cepat. Dampak dari sisi kesehatan, turunnya kasus Covid-19 juga bisa memberikan kepercayaan diri khususnya kepada kelas menengah-atas untuk lebih leluasa melakukan konsumsi ketika status PPKM dilonggarkan secara bertahap pada September mendatang,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Yusuf, Perpanjangan PPKM juga seharusnya mendorong pemerintah untuk melakukan rekalkulasi penyaluran anggaran untuk kelas menengah ke bawah khususnya anggaran PEN. Hal ini mengingat penambahan PPKM berpotensi menambah jumlah pengangguran dan kemiskinan, maka anggaran seperti BST dan kartu pra-kerja bisa dipertimbangkan ditambah baik jumlah penerimannya dan anggarannya. 

Baca juga : PPKM Diperpanjang Lagi, Akumindo: Sangat Merugikan Bagi UMKM

“Disebabkan, konsumsi rumah tangga akan tertekan selama periode PPKM, pemerintah perlu memastikan 'mesin ekonomi' yang lain seperti belanja pemerintah dan ekspor bisa bekerja dengan optimal. Khusus belanja pemerintah, cara yang dilakukan agar belanja pemerintah bisa melanjutkan pertumbuhan tinggi ialah memastikan anggaran bisa tersalurkan dengan cepat, terutama pada pos-pos anggaran yang disalurkan melalui pemerintah daerah,” katanya. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement