REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberhasilan atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo membuat banyak respon gembira dan ucapan terima kasih dari berbagai pihak. Tokoh politik hingga pejabat negara juga saling tampil memberi selamat, terutama di media sosial.
Tindakan para politisi ini ternyata cukup menjadi perhatian publik. Tidak sedikit yang mengkritik karena dianggap ingin mendompleng popularitas melalui atlet-atlet. Ada juga yang menanggap tindakan politisi ini hanya narsis dan tidak tulus memberi ucapan selamat.
Pengamat politik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, M. Zainor Ridho menjelaskan, para politisi harus berhati-hati dengan tindakan ini. Alih-alih memberi hasil yang positif, tindakan yang salah justru akan merugikan politisi sendiri.
"Timbal baliknya ketika orang tersebut misalnya memang sudah dari awal ikut berpartisipasi menyukseskan olahraga, misalnya dia terlibat dan mendukung penuh walaupun untuk mencari perhatian publik, itu akan memberi hasil positif," kata Zainor Ridho, Sabtu (7/8).
"Tapi persoalannya, tiba tiba ini ada yang shortcut untuk tujuan politik dan akan memberi dampak negatif kepada person politisi maupun partai politik itu sendiri,"ungkap dia menambahkan.
Menurutnya, mengapresiasi capaian atlet bangsa sendiri merupakan hal yang baik. Kendati demikian, publik akan selalu menafsirkan semua tindakan politisi juga maksud dan tujuannya.
Tindakan mendompleng nama populer untuk meraih popularitas juga disebutnya adalah hal yang biasa dalam politik. Tapi ia mengingatkan agar tindakan ini jangan sampai dipolitisasi yang akan merusak kemurnian usaha atlet.
"Cuman yang tidak wajar itu ketika persoalan ini dipolitisasi yang akan merugikan terhadap semua pihak, seolah-olah mereka juga ikut berjuang. Itu menghilangkan kemurnian usaha atlet yang akan merugikan atlet juga," ungkapnya.
Dia juga menyarankan agar politisi bisa meyakinkan publik tanpa mendompleng popularitas pihak ketiga. Menurutnya, mendompleng ketenaran pihak ketiga hanya menunjukkan bahwa seorang politisi tidak yakin atas dirinya.
"Untuk menghindari dampak negatif, meminimalisir paling tidak, ucapan selamat itu hatus mengatasnamakan partai politik. Jangan menampakkan person seorang ketua misalnya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
