REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memastikan akan memperluas cakupan negara dalam kerja sama penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS). Kepala Departemen Internasional BI Doddy Zulverdi mengatakan hal tersebut akan dilakukan khususnya dengan negara mitra dagang Indonesia karena BI ingin meningkatkan penggunaan mata uang lokal.
Meskipun begitu, Doddy memastikan perluasan cakupan negara tersebut tidak bisa begitu saja dilakukan. "Ini harus tetap terukur karena bagaimanapun juga ada sisi risiko yang harus kita kendalikan," kata Doddy dalam konferensi video, Jumat (6/8).
Doddy menegaskan BI tidak ingin rupiah diperdagangkan atau ditransaksikan tanpa kendali dan pengawasan yang tepat. Untuk itu, Perluasan cakupan LCS tersebut menurutnya akan dilakukan secara bertahap.
"Kita pilih negara yang tentu memang banyak bertransaksi banyak menggunakan mata uang asing antara kita berdua dan masih menggunakan mata uang dolar AS," ungkap Doddy.
Dia menambahkan, yang paling penting yaitu negara mitra dagang Indonesia tersebut juga ingin bekerja sama dengan Indonesia. Doddy menuturkan, kerja sama LCS tidak bisa dilakukan jika negara mitra dagang tersebut tidak merasa relevan.
"Maka tidak bisa secara serentak (dilakukan ke semua negara mitra dagang Indonesia) begitu saja setelah kita upayakan LCS," jelas Doddy.
Meskipun begitu, Doddy memastikan BI terus memperluas dengan negara lain baik mitra perdagangan atau investasi. Jika negara tersebut sepakat, kata Doddy, BI akan menyusun framework nya lalu dikerjasamakan.
"Jadi intinya terus berjalan dan bertahap kita perluas sesuai dengan negara yang sudah kita identifikasi transaksinya dengan Indonesia cukup banyak," ujar Doddy.
Doddy memastikan kerja sama LCS dengan negara mitra dagang lainnya masih dalam negosiasi. Dia mengaku belum bisa menyebutkan negara tersebut karena perlu memastikan negara mitra juga setuju untuk disampaikan kepada publik.
Saat ini, negara yang sudah bekerja sama di dalam LCS tersebut yaitu Malaysia, Jepang, dan Thailand. Sementara dengan Cina juga sudah menandatangani kerja sama tersebut pada 2020 dan saat ini masih tahap finalisasi sehingga belum diimplementasikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
