REPUBLIKA.CO.ID, MANILA - Ribuan penduduk memadati pusat vaksinasi Covid-19 di ibu kota Filipina tanpa adanya jaga jarak pada Jumat (6/8) waktu setempat. Kondisi ini terjadi setelah ada berita hoaks yang menyebut penduduk yang tidak divaksinasi akan kehilangan bantuan tunai dan dilarang meninggalkan rumah selama lockdown dua pekan yang dimulai Jumat ini.
Pemerintah menempatkan Manila dalam kebijakan lockdown mulai Jumat (6/8) hingga 30 Agustus mendatang. Kebijakan diambil karena lonjakan baru kasus Covid-19 yang mengancam bakal membanjiri rumah sakit. Tiga wilayah lain, termasuk provinsi Laguna di dekatnya, juga dikarantina hingga 15 Agustus.
Hanya pekerja resmi untuk bisnis penting dan penduduk dalam keadaan darurat medis atau tugas membeli makanan yang dapat keluar. Jam malam selama delapan jam diberlakukan di wilayah ibu kota mulai pukul 20.00 dan pos pemeriksaan polisi didirikan di perbatasan kota.
Sehari sebelum lockdown tersebut, berita hoaks menyebar di media sosial menyebut penduduk yang tidak divaksinasi akan dilarang meninggalkan rumah mereka untuk pergi bekerja atau kehilangan bantuan 1.000 peso (20 dolar AS). Berita tersebut pun membuat banyak orang langsung menuju pusat vaksinasi di kota Manila, Las Pinas, dan Antipolo bahkan tanpa registrasi sebelumnya.
Ribuan orang mengantre beberapa blok di pusat-pusat pemerintahan dan pusat perbelanjaan yang ditunjuk sebagai pusat vaksinasi. Suasana di tempat-tempat tersebut banyak yang memicu pertengkaran dan keluhan hingga adanya kemacetan lalu lintas.
Di Manila saja, hingga 22 ribu orang muncul di luar pusat vaksinasi sebelum fajar. Orang-orang turun berkelompok dan tiba dengan mobil van dari provinsi terdekat. "Beberapa dengan gaduh memindahkan barikade," kata pejabat kota mengutip laporan polisi.
Banyak dari mereka yang tidak terdaftar di bawah program vaksinasi Manila. Polisi terpaksa menghentikan vaksinasi di setidaknya salah satu pusat perbelanjaan dan meminta orang banyak untuk kembali ke rumah.
Sebagian kritikus menyalahkan Presiden Rodrigo Duterte atas kebingungan tersebut. Pekan lalu, Duterte memperingatkan warga Filipina bahwa mereka yang menolak untuk divaksinasi tidak akan diizinkan meninggalkan rumah mereka sebagai perlindungan terhadap penyebaran varian Delta. Dia mengakui tidak ada undang-undang khusus untuk pembatasan seperti itu.
"Untuk orang-orang yang menolak menerima vaksin Covid-19, saya peduli, Anda bisa mati kapan saja," kata dia pekan lalu.
"Kita tidak bisa membiarkan program imunisasi nasional kita menjadi peristiwa superspreader, terutama mengingat ancaman yang ditimbulkan oleh varian Delta," kata Departemen Kesehatan dalam sebuah pernyataan menyusul keadaan kacau di pusat-pusat vaksin.
Para pejabat kemudian menekankan penduduk yang tidak divaksinasi dapat keluar jika terjadi keadaan darurat medis. Mereka juga dapat memperoleh izin desa untuk membeli makanan, obat-obatan, atau barang-barang penting lainnya. Mereka memperingatkan masyarakat untuk tidak terpengaruh berita palsu di media sosial dan mendesak mereka untuk mengikuti pengumuman resmi pemerintah.
Kampanye vaksinasi pemerintah dimulai pada Maret setelah penundaan berulang kali. Kampanye vaksin menghadapi kekurangan vaksin, penundaan pengiriman, dan keraguan, termasuk dari mereka yang lebih menyukai merek Barat.
Lebih dari 10,2 juta orang Filipina telah divaksinasi penuh dan 12,2 juta lainnya telah menerima suntikan virus corona pertama mereka. "Sekitar 70 juta orang ditargetkan untuk diimunisasi tahun ini," kata Carlito Galvez Jr. yang mengawasi program tersebut.
Filipina melaporkan lebih dari 8.100 infeksi Covid-19 yang dikonfirmasi pada Kamis (6/8) dengan 196 kematian. Jumlah total kasus secara nasional menjadi lebih dari 1,6 juta dengan 28.427 kematian di salah satu wabah terburuk di Asia Tenggara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
